PATI, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan situasi tanggap darurat bencana kekeringan. Bencana yang melanda Kabupaten Pati terjadi di 72 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Endah Sri Wahyunigati mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati untuk memaksimalkan anggaran dan mendorong masyarakat mendonasikan air bersih.
“Ya karena bencana kekeringan ini menjadi bencana rutin. Kami berharap BPBD bisa memaksimalkan anggarannya dari pemerintah kabupaten. Tapi juga harus bisa memaksimalkan bagaimana menggali potensi masyarakat,” ujar Endah.
Desakan tersebut, menurut Endah berpijak pada kebutuhan air yang merupakan kebutuhan utama masyarakat. Sehingga berbagai upaya memberikan pelayanan fasilitas air bersih merupakan kewajiban pemerintah.
Perempuan yang akrab di panggil Ning tersebut meminta kepada BPBD untuk mengkoordinir masyarakat atau relawan yang menyalurkan air bersih ke lokasi yang membutuhkan. Selain itu, pemetaan lokasi terdampak telah terdata dengan baik dan dipublikasikan di sosial media. Upaya tersebut menurut Endah merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat terhadap wilayah terdampak.
“Karena banyak dari masyarakat yang bersimpati. Pengorganisasian dan pengkondisian dimana daerah-daerah kekeringan ini bisa di mapping dengan baik. Sehingga pemerataan bantuan air ini dapat lebih sesuai dengan sasaran,” tambah Ning.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati Martinus Budi Prasetya menuturkan bahwa pihaknya fokus menyalurkan air bersih di 72 desa yang tersebar di 9 kecamatan.
“Per 2 Oktober, wilayah terdampak kekeringan tersebar di 9 kecamatan, diantaranya Kecamatan Tambakromo, Jaken, Jakenan, Pucakwangi, Gabus, Winong, Kayen, Sukolilo, dan Batangan,” ungkap Martinus.
Pihaknya menambahkan bahwa sebanyak 1.100 tangki sudah dialokasikan ke seluruh wilayah terdampak. (Lingkar Network | Mutia Parasti Widawati – Beritajateng.id)