PATI, Beritajateng.id – Bupati Pati Sudewo memanfaatkan momentum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se-Eks Karesidenan Pati untuk menyampaikan secara lugas dan kritis sejumlah persoalan krusial yang terjadi di wilayah pimpinannya.
Acara yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati, pada Senin, 21 April 2025 ini diikuti langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, jajaran Forkopimda Jawa Tengah atau yang mewakili, Bupati dan Forkopimda se-Eks Karesidenan Pati (Pati, Rembang, Blora, Kudus dan Jepara), serta Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
Beberapa yang disampaikan Bupati Sudewo diantaranya terkait persoalan infrastruktur. Ia menyoroti kondisi jalan di berbagai wilayah Kabupaten Pati yang rusak parah dan sangat memprihatinkan.
Khusus untuk jalan provinsi, ia menekankan perlunya perbaikan segera di jalur Kayen-Sukolilo hingga perbatasan kabupaten. Sementara itu, jalan provinsi Pati-Tayu juga dinilai perlu diperlebar karena banyaknya pengguna jalan.
“Kalau khusus jalan provinsi yang perlu penanganan segera dari mulai Kayen, Sukolilo, sampai perbatasan Kabupaten Pati karena dalam kondisi rusak. Jalan Pati-Tayu cukup bagus, tapi kecepatannya luar biasa, maka dari itu perlu diperlebar,” tegas Sudewo.
Selain jalan, ia juga menyoroti persoalan irigasi dan infrastruktur air yang lama tidak mendapat perawatan, menyebabkan pendangkalan dan sedimentasi berat.
Ia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah guna menindaklanjuti hal tersebut, termasuk mengajukan revitalisasi jaringan irigasi baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten.
Lebih lanjut, Sudewo juga menyampaikan kondisi Rumah Sakit RAA Soewondo Pati. Menurut Sudewo, rumah sakit rujukan tipe B tersebut mengalami keterbatasan besar baik dalam hal sumber daya manusia, kultur pelayanan, maupun sarana dan prasarana. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara potensi pendapatan dan realisasi yang terjadi setiap tahun.
“Rumah sakit tipe B itu bisa mendatangkan minimal Rp 225 miliar, tapi di RS RAA Soewondo hanya menghasilkan 120 miliar. Ada backlog Rp 100 miliar setiap tahun. Yang rusak tidak bisa segera ditangani, kondisinya semakin parah,” ungkapnya.
Ia pun berharap adanya dukungan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar berbagai persoalan ini bisa ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan terus menjadi fokus utama dalam RPJMD 2025, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Ia menyampaikan bahwa pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan demi tercapainya target besar, yaitu swasembada pangan di tahun 2026.
“Tahun 2025 kita fokus pada infrastruktur pertanian, jalan, sekolah, kesehatan, dan SDM. Lompatan besar akan kita lakukan pada 2026 untuk swasembada pangan. Target Jawa Tengah adalah 11 juta ton, dan kita optimis bisa mencapainya,” ungkap Gubernur.
Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi saluran irigasi serta penertiban alih fungsi lahan agar program ketahanan pangan tidak terhambat. (Lingkar Network | Beritajateng.id)
