SALATIGA, Beritajateng.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, menilai pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia.
Dalam skema baru hasil putusan MK, pemilu nasional yang meliputi pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD akan dilaksanakan pada tahun 2029. Sementara pemilihan kepala daerah dan DPRD provinsi serta kabupaten/kota akan digelar dua tahun setelahnya, yakni pada 2031.
“Kalau Pilpres dan DPR RI itu kan lebih pada isu nasional. Tapi kalau Pilgub, Pilbup, Pilwalkot dan DPRD, tentu isunya sangat lokal. Dengan pemilu yang terpisah, masyarakat bisa lebih fokus memilih sesuai kebutuhan daerahnya,” ujar Haris saat mengunjungi Salatiga, Jumat, 27 Juni 2025.
Menurutnya, selama ini masyarakat dihadapkan pada sederet pilihan dalam satu waktu yang sama. Akibatnya, pemilu kerap didominasi isu nasional dan mengaburkan pentingnya pembangunan berbasis kearifan lokal.
“Selama ini, semua pemilu dilakukan serentak dan dominasi isu nasional terlalu kuat. Padahal, kepala daerah dan DPRD memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan langsung di masyarakat,” ujar politisi PKS daerah pemilihan Jawa Tengah 1 ini.
Ia mencontohkan, dengan pemilu lokal yang berdiri sendiri, pemilih di daerah seperti Salatiga dapat lebih leluasa menilai rekam jejak dan program para calon tanpa terdistraksi oleh hiruk-pikuk kampanye nasional.
Haris berharap, pemisahan waktu pemilu ini akan menjadi pintu masuk untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat dan memperbesar kualitas demokrasi di tingkat daerah.
“Ini penguatan demokrasi lokal. Masyarakat bisa lebih jernih menilai calon, tidak terbawa arus nasional semata. Mudah-mudahan ini jadi titik balik untuk menata pemilu yang lebih sehat dan relevan dengan kebutuhan rakyat di daerah,” pungkasnya.
Jurnalis: *Angga Rosa
Editor: Utia Lil