BLORA, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melakukan beberapa hal sebagai upaya untuk mempertahankan capaian WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 unaudited yang diserahkan ke BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.
Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si berharap, Kabupaten Blora bisa mempertahankan Opini WTP seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Harapan kami agar hasil pemeriksaan terinci atas LKPD Tahun Anggaran 2023, kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Bupati Arief.
Oleh sebab itu, pihaknya telah melakukan beberapa upaya khususnya dalam perbaikan tata kelola keuangan untuk mempertahankan WTP.
“Diantaranya, terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan untuk menjadi lebih baik,” tuturnya.
Selain itu, Pemkab Blora terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan.
Pemkab Blora juga berusaha semaksimal mungkin menindaklanjuti Laporan Hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penguatan komitmen serta integritas.
Diketahui, Bupati Arief telah menyampaikan LKPD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 unaudited ke BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, pada Jumat, 15 Maret 2024. Hadir dalam acara penyerahan LKPD tersebut Sekda Kabupaten Blora, Asisten Administrasi Umum, Kepala BPPKAD Blora.
Usai penyerahan LKPD unaudited, nantinya akan ada serangkaian audit atau pemeriksaan secara terperinci.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Arief menegaskan bahwa Pemkab Blora siap mendukung proses audit sebagai lanjutan proses audit interim I pada akhir tahun anggaran 2023 dan audit interim II pada awal tahun 2024.
“Kami siap untuk dilakukan audit terinci atas LKPD yang telah kami serahkan,” lanjutnya.
Pihaknya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan LKPD. Oleh sebab itu, koreksi dan masukan dari Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, sangat diharapkan untuk penyempurnaan LKPD.
Pemkab Blora selalu berupaya mendukung penuh semua proses audit melalui arahan kepada seluruh OPD agar kooperatif, baik, dan proaktif serta menyiapkan data-data yang diperlukan selama audit.
Pemkab Blora juga mendapat apresiasi dari Kepala Sub Auditorat Wilayah III BPK Perwakilan Jawa Tengah, Puspitaningtyas karena telah menyampaikan LKPD tepat waktu.
“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang mewajibkan daerah menyampaikan LKPD unaudited sebelum 31 Maret,” kata Kepala Sub Auditorat Wilayah III BPK Perwakilan Jawa Tengah, Puspitaningtyas. (Lingkar Network | Hms – Beritajateng.id)