Rembang, Beritajateng.id – Komisi II DPRD Rembang baru-baru ini mengadakan pemanggilan terhadap Direktur Utama PT Rembang Bangkit Sejahtera (RBSJ), Jalaludin, terkait tidak adanya dividen yang disetor kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang selama empat tahun terakhir.
Hal ini menarik perhatian publik, mengingat PT RBSJ mengelola beberapa aset penting seperti pom bensin dan pelabuhan yang saat ini masih beroperasi.
Anggota Komisi II, Joko Supriadi, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Jalaludin dalam pemanggilan tersebut. Ia menegaskan bahwa PT RBSJ seharusnya memberikan kontribusi tambahan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang, tapi kenyataannya perusahaan tersebut tidak pernah melakukan setoran sama sekali.
“Ini sangat miris, mengingat potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan,” ungkap Joko, Selasa, 13 Mei 2025.
Keuangan Hingga Pengelolaan Aset BUMD Rembang Jadi Sorotan, Begini Kondisinya
Sementara itu, Direktur Utama PT RBSJ, Jalaludin menjelaskan bahwa RBSJ sedang dalam proses mencari modal baru dan mengembangkan usaha yang lebih baik. Ia percaya bahwa tahun ini adalah kesempatan emas untuk investasi di Kabupaten Rembang, baik dari sektor laut maupun darat.
“Kami akan melakukan pemetaan yang lebih baik untuk usaha di RBSJ agar tidak tercampur dengan usaha yang lama,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa selama ini pihaknya hanya memanfaatkan aset yang ada dan berupaya menyelesaikan beban yang ada.
“Alhamdulillah, beban RBSJ mulai berkurang,” tutupnya.
Dengan perkembangan ini,DPRD Rembang menanti langkah dari RBSJ untuk memberikan keterangan terkait tak adanya deviden untuk Pemkab.
Jurnalis: Vicky Rio
Editor: Sekar S