BLORA, Beritajateng.id – Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4) Blora menyambut baik upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 6.500 di tingkat petani.
Menurut Ngaliman, Kepala DP4 Blora, upaya Presiden Prabowo menjadi angin segar untuk para petani yang ada di Kabupaten Blora.
“Kami (DP4 Blora) menyambut baik karena hal tersebut memberikan spirit kepada petani dalam upaya meningkatkan pendapatan petani,” jelas Ngaliman, Rabu, 5 Februari 2025.
Sementara dalam mekanisme tersebut, kata dia, pihaknya sedang berdiskusi dengan Pj Gubernur Jawa Tengah agar tidak terjadi miskomunikasi.
“Ini lagi dibicarakan bersama Pak Gubernur, Bulog, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan se-Provinsi Jawa Tengah,” kata dia.
Ia berharap, upaya Presiden Prabowo dapat dirasakan petani di Kabupaten Blora secara keseluruhan dan berkelanjutan. Sebab, menurutnya hal itu mampu mengangkat ekonomi masyarakat Blora yang didominasi berasal dari sektor pertanian.
Disisi lain, ia mengungkap lahan panen pada Masa Tanam (MT-1) di Kabupaten Blora mencapai 47,448 hektar. Dari luas tersebut, ia menargetkan panen padi sebanyak 284.928 ton gabah dari seluruh Kabupaten Blora.
“Satu hektar lahan pertanian memiliki potensi panen sekitar 6 ton GKP. Bila diterapkan HPP GKP Rp 6.500 per kilogramnya, maka ada potensi uang yang beredar sekitar Rp 1,8 Triliun (1.852.032.000.000),” kata dia.
Sebagai informasi tambahan, Pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan HPP GKP sebesar Rp 6.500 per kilogram. Hal itu diungkap oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan strategis dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.
Presiden Prabowo mengingatkan para pelaku usaha penggilingan padi untuk mematuhi kebijakan tersebut. Ia menyoroti adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba bermain-main dengan harga gabah. Hal tersebut menurutnya berpotensi merugikan petani dan menghambat upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.
“Saya akan keluarkan PP (Peraturan Presiden). Kalau tidak mau ya sudah, tutup saja (usaha penggilingan padi). Negara akan ambil alih penggilingan padi,” tegas Prabowo. (Lingkar Network | Eko Wicaksono – Beritajateng.id)