BLORA, Beritajateng.id – Pengisian 323 jabatan perangkat desa di sejumlah desa di Kabupaten Blora yang kosong masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Karena ini ada kaitannya dengan perubahan regulasi Undang-undang desa,” ujar Ketua Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Wahyu Triatmoko, Rabu, 3 September 2025.
Ia mengungkap, kekosongan ratusan jabatan perangkat desa itu didominasi oleh banyaknya Kasi dan Kadus yang pensiun dan meninggal dunia. Bahkan, saat ini ada beberapa desa yang hanya memiliki dua atau tiga perangkat desa.
“Ratusan kekosongan jabatan perangkat desa itu terjadi pada 10 jabatan sekdes (sekretaris desa), 106 jabatan Kasi, 94 jabatan kaur, dan 107 jabatan kepala dusun (kadus),” ujarnya.
Saat ini, pihaknya masih menunggu regulasi khusus turunan dari peraturan pemerintah (PP) terkait pemberhentian atau pengangkatan perangkat desa.
“Untuk pengisian perangkat jika melihat sesuai regulasi yang ada itu dikembalikan ke desa dengan panitia,” ujarnya.
“Kami dari Dinas PMD hanya bersifat pengawalan dan pendampingan terkait proses seleksi perangkat desa,” tambahnya.
Wahyu menyampaikan, tahapan awal untuk mengadakan seleksi perangkat desa itu menunggu PP yang mengatur seleksi.
“Setelah itu, proses seleksi diserahkan ke desa untuk dibentuk panitia, pendaftaran calon, seleksi calon dan pengangkatan,” katanya.
Ia berharap dengan adanya percepatan pengisian perangkat desa nanti dapat membantu kinerja kepala desa. Meski begitu, penjaringan calon harus berkompetensi hingga memiliki niat membangun desa.
“Tuntutan perangkat untuk mahir dalam teknologi sangat perlu, agar pelayanan di desa segera berjalan dan tidak mengganggu masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Sekdes Kalisari, Kecamatan Randublatung, Ahmad Hasan mengungkap desanya mengalami dua kekosongan perangkat desa pada tahun ini.
“Ada 1 kadus meninggal tahun kemarin, dan 1 kasi pensiun Agustus kemarin,” ujarnya.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Tia