BLORA, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menerima dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp1,9 triliun tahun ini. Namun, karena adanya pemangkasan maka dana tersebut berkurang Rp376 miliar menjadi Rp1,5 triliun pada tahun depan.
“Ya kita berusaha menata ulang untuk 2026 diperkirakan TKD turun sekitar Rp376 miliar,” ungkap Bupati Arief Rohman, Kamis, 2 Oktober 2025.
Meski dana transfer yang diterima mengalami pemangkasan, Bupati Arief mengaku tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk menambah anggaran Pemkab.
“Belum ada kepikiran (menaikkan PBB). Jadi kita tentunya tidak ingin juga membebani masyarakat ya,” ujarnya.
Ia mengaku harus memutar otak untuk mengatasi pemangkasan dana transfer tersebut. Salah satunya dengan menghemat anggaran untuk keperluan yang dinilai tidak prioritas.
“Untuk belanja-belanja yang sekiranya tidak mendesak, tidak penting akan kita lakukan penataan ulang. Selanjutnya efisiensi penghematan ini juga kita lakukan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora Mustofa melakukan komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai upaya mencari solusi mengatasi pemangkasan dana transfer.
“Ini pada pusing semua. Tapi ini baru kita cari solusi, belanja tidak langsung ini akan kita efisiensi, biar bisa membangun. Kalau tidak di efisiensi ya tidak bisa membangun. Lha ini baru kita komunikasikan dengan TAPD,” terangnya.
Menurutnya efisiensi memang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat. Mustofa mengatakan pemangkasan dana transfer dilakukan untuk pembangunan yang lebih baik.
“Ini memang efisiensi harus dilakukan. Karena harus saling mengerti dengan keadaan. Kita komunikasi pasti bisa lah. Seperti efisiensi tahun kemarin juga kita bisa jalan,” ucapnya.
Pembahasan efisiensi dengan TAPD, kata dia, bertujuan memangkas anggaran belanja termasuk anggaran kunjungan kerja dan anggaran rapat. Menurut Mustofa kepentingan masyarakat harus diutamakan.
“Belanja tidak langsung di efisiensi juga tidak apa-apa. Tapi untuk masyarakat harus kita prioritaskan nomor satu. Paripurna tetap ada. Ini masih ada waktu 2 bulan. Bulan ini kita godok, kita diskusi,” ucapnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia