JEPARA, Beritajateng.id – Bupati Jepara Witiarso Utomo menuturkan akan mengkaji usulan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Tahunan mengenai pengelolaan program makan bergizi gratis (MBG) lewat Badan Usaha Desa Bersama (Bumdesma).
Diketahui, usulan ini disampaikan saat kegiatan Bupati Ngantor di Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kamis, 24 Juli 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Witiarso Utomo, Wabup M. Ibnu Hajar, Pj Sekda Ary Bachtiar dan kepala OPD, Forkompimcam Tahunan dan 15 kepala desa se-Kecamatan Tahunan.
Kepala Desa Petekeyan, Rohman mengatakan, program MBG yang sudah berjalan di wilayah Tahunan disuplai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 02 yang berlokasi di Desa Ngabul. Namun, SPPG tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan MBG 3.000 siswa dari tiga desa yakni Langon, Ngabul dan Tahunan.
“Padahal di Kecamatan Tahunan ada 15 desa dengan puluhan ribu siswa mulai dari tingkat PAUD/TK hingga SMA atau sederajat. Kita ingin anak-anak pelajar di desa kami juga dijangkau program MBG,” kata Rohman.
Rohman pun mengusulkan agar program MBG bisa dijalankan di tingkat desa dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBDes masing-masing desa.
“Berdasarkan ketentuan sekitar 20 persen APBdes memang dialokasikan untuk ketahanan pangan. Mohon solusinya apakah bisa menggunakan anggaran itu,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, bupati yang akrab disapa Mas Wiwit itu mengatakan akan mengkajinya terlebih dahulu. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait boleh tidaknya APBDes digunakan untuk program MBG.
“Kita kaji dan koordinasi dulu dengan BGN (Badan Gizi Nasional). Termasuk terkait kepastian pembayarannya,” tuturnya.
Apabila disetujui, pihaknya ingin program MBG tidak hanya diurus satu desa, namun melibatkan beberapa desa. Mengingat program MBG membutuhkan biaya besar sekitar Rp 1,2 miliar hingga Rp 2 miliar.
Nilai tersebut, kata dia, akan mudah tercapai jika desa-desa membentuk Bumdesma dengan setiap desa memberikan modal agar dana terkumpul sesuai nominal yang dibutuhkan.
“Semisal satu desa modal Rp 200 juta, kalau sendirian butuh 6 tahunan. Tapi kalau enam desa bikin Bumdesma maka bisa langsung jalan,” jelasnya.
Mas Wiwit menambahkan, apabila program ini bisa dijalankan maka akan bisa menyumbang PAD desa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian tingkat desa.
“Program ini strategis karena Kopdes (Koperasi Desa Merah Putih) tidak menggarap MBG,” tandasnya.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Utia Lil