Gubernur Ahmad Luthfi Sebut Tambahan SPPG Terbanyak di Jepara

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (31/7). (Lingkar Network/Beritajateng.id)

SEMARANG, Beritajateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkap bahwa penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis paling banyak berada di Kabupaten Jepara. 

Secara keseluruhan, ia mengungkap saat ini telah ada 322 SPPG yang beroperasi di Jawa Tengah. Namun, jumlah tersebut akan mengalami penambahan Hal ini ia sampaikan usai Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis, 31 Juli 2025. 

“Sudah dikasih penjelasan oleh Deputi, bahwa di Jawa Tengah hampir 322 SPPG yang sudah operasional. Ini akan ditambah lagi. Dari 132 titik sudah diverifikasi, dan 25 lagi nanti akan operasional,” jelas Luthfi.

Menurutnya, penambahan SPPG di berbagai titik di Jawa Tengah, termasuk Jepara yang paling banyak, akan memberikan dampak positif yang luas. Tak hanya mendukung pemenuhan gizi anak-anak, keberadaan SPPG juga diyakini dapat menciptakan pergerakan ekonomi baru.

“BGN (Bantuan Gizi Nasional) kita ini tidak hanya untuk mendukung kecerdasan, menyehatkan masyarakat, serta mencegah stunting pada ibu muda, tetapi juga memiliki multiplier effect yang luar biasa. Di antaranya tumbuhnya ekonomi baru, terciptanya lapangan pekerjaan, serta pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut, Gubernur Luthfi menanggapi sorotan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan MBG Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha soal indikasi yayasan ‘nakal’ di Jateng yang terlibat dalam program ini.

Ia menegaskan bahwa pihaknya belum mendapat laporan mengenai adanya oknum yayasan nakal yang terlibat dalam program tersebut di Jawa Tengah. 

Luthfi juga merespons mengenai temuan belatung pada lauk lele di salah satu menu MBG di SMK Pangudi Luhur Muntilan, Kabupaten Magelang, pada Kamis, 24 Juli 2025 lalu.

“Mengenai pengawasan itu tugas Satgas BGN, lah nanti satgas provinsi yang akan melakukan verifikasi,” katanya singkat.

Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Utia Lil

Exit mobile version