PATI, Beritajateng.id – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati diminta untuk menggelar rapat paripurna secara terbuka dan transparan kepada publik mengenai hasil kerja rapat hak angket yang membahas sejumlah kebijakan Bupati Sudewo.
Pasca dihadirkannya Bupati Pati Sudewo dan Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra dalam rapat sebelumnya yang sempat diwarnai kericuhan, hingga pertengahan Oktober 2025 ini, rapat lanjutan Pansus belum juga digelar.
Situasi ini membuat publik terus menunggu kejelasan arah proses hak angket yang menyoroti sejumlah kebijakan Bupati Pati.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istiyanto menegaskan bahwa pihaknya menginginkan transparansi penuh dalam rapat paripurna yang membahas kesimpulan Pansus.
la berharap seluruh anggota DPRD hadir dan menyampaikan hasil rapat kerja secara jujur kepada masyarakat.
“Puncak perjuangan warga Pati untuk melengserkan Bupati Sudewo ada di Sidang Paripurna. Kami berharap sekali, di Sidang Paripurna tersebut diperlihatkan hasil-hasil sidang tanpa tedeng aling-aling, keburukan-keburukan kebijakan Bupati Sudewo, kemudian keterangan-keterangan kebohongan, dan penyalahgunaan wewenang, itu harus diungkapkan semua,” kata Teguh.
Lebih lanjut, Teguh menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal jalannya proses politik di DPRD. Pasalnya, sidang paripurna tersebut dinilai menjadi momentum penting dalam menentukan arah Kabupaten Pati ke depan.
“Seluruh masyarakat Pati diharapkan turut mengawal jalannya rapat, karena ini bagian dari proses penentu arah Kabupaten Pati pasca aksi demo 13 Agustus 2025 lalu yang menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya,” ujarnya.
Mengenai sidang paripurna itu, AMPB menyatakan akan memastikan semua anggota dewan hadir.
AMPB menilai, keterbukaan dan kejelasan hasil rapat Pansus menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap DPRD Pati, sekaligus memastikan hasil penyelidikan hak angket benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.
Jurnalis: *Red