PATI, Beritajateng.id – Aksi demonstrasi Masyarakat Pati Bersatu (MPB) kembali digelar di depan kantor DPRD Kabupaten Pati, Jumat, 19 September 2025 membuahkan enam kesepakatan dari 13 poin tuntutan kepada DPRD Pati.
Salah satunya yakni langkah tegas dari DPC Gerindra Pati yang akan meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra segera memecat Bupati Pati, Sudewo.
Ketua DPC Gerindra Pati sekaligus Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam menanggapi desakan rakyat.
Ia menyampaikan, pihaknya siap melaksanakan tuntutan MPB dengan mengajukan pencopotan Sudewo dari seluruh struktur kepengurusan maupun keanggotaan Partai Gerindra.
“Kami akan menyampaikan permintaan resmi ke DPP Gerindra paling lambat Rabu (24/9). Isinya, Sudewo harus dicabut statusnya sebagai kader Gerindra dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Kami juga akan mengawal kasus dugaan korupsi DJKA yang menyeret namanya,” tegas Hardi.
Di sisi lain, DPRD Pati melalui Ketua Ali Badrudin menyatakan enam tuntutan MPB telah diakomodasi.
Pertama, DPRD berkomitmen mengawal hingga tuntas Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati secara akuntabel dan sesuai aturan.
Kedua, DPRD sepakat menolak seluruh produk kebijakan yang dihasilkan Sudewo, mulai dari kebijakan struktural, peraturan bupati, hingga rancangan APBD 2025.
Ketiga, DPRD dan partai politik diminta aktif melawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Keempat, seluruh anggota DPRD harus bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat Pati.
Kelima, khusus kepada PDI-P sebagai pemegang kursi terbanyak, diminta tidak mengganti Teguh Bandang Waluyo dari posisi Ketua Pansus Hak Angket serta menjaga konsistensi bersama rakyat.
Sementara tuntutan keenam, DPRD diminta mengganti anggota pansus yang dinilai berpihak kepada Sudewo.
Dalam hal ini, PDI-P diminta mengevaluasi H. Joko Wahyudi, sementara Fraksi Gerindra didesak mengganti Irianto Budi Utomo.
Koordinator aksi MPB, Suharno menyambut baik keputusan tersebut.
Ia menegaskan massa akan terus mengawal hingga seluruh proses hak angket benar-benar tuntas.
“Alhamdulillah sebagian tuntutan sudah disepakati. Namun perjuangan belum selesai, kami akan terus mengawal sampai semua tuntutan terpenuhi,” ujarnya seusai demo.
Aksi yang diikuti sekitar seribu orang perwakilan dari seluruh kecamatan di Pati itu berlangsung damai dengan pengawalan 1200 personil aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia