PATI, Beritajateng.id – Wakil Bupati (Wabu) Risma Ardhi Chandra mengaku tak menyetujui adanya kebijakan kenaikan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
Hal itu ia katakan saat menghadiri undangan rapat dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati pada Jumat, 3 Oktober 2025 di ruang Badan Anggaran (Banggar). Dalam rapat ini, ia dicecar sejumlah pertanyaan mengenai program-program strategis Bupati Sudewo.
Salah satu yang menjadi sorotan Pansus adalah soal kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen. DPRD meyakini, Chandra sebagai Wabup seharusnya mengetahui proses perumusan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen.
“Soal kebijakan strategis, pernah diajak komunikasi sebelumnya atau rencana Perbup?” tanya Muntamah, Sekretaris Pansus.
Menjawab pertanyaan tersebut, Wabup Chandra mengaku bahwa ia justru tidak dilibatkan sama sekali dalam perumusan sejumlah program strategis Bupati Sudewo.
“Saya selama ini menjalankan tugas sebagai wakil ketika Pak Bupati berhalangan. Sampai saat ini ada beberapa saja yang dilibatkan, misal MBG (Makan Bergizi Gratis) saya dilibatkan, tetapi kalau yang lain masih belum. Jadi memang ada beberapa hal yang saya tidak diundang,” ungkap Wabup.
Kaitannya dengan kenaikan pajak ini, Chandra mengaku tidak setuju dengan keputusan Bupati Sudewo. Menurutnya, kenaikan pajak sampai 250 persen sangat tidak sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat yang dinilai masih lesu.
“Saya sendiri kurang setuju, karena dengan kondisi ekonomi sekarang ini masyarakat masih membutuhkan kebutuhan yang lain,” imbuh wakil.
Ia berharap hal ini bisa dijadikan pembenahan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi Bupati Sudewo. Ia juga berkomitmen untuk meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kinerja sebagai pemimpin Kabupaten Pati.
“Ini adalah pembelajaran saya sebagai wakil bupati dan proses pembelajaran bagi Pak Bupati juga. Sinkronisasi semoga bisa lebih baik,” tandasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia