REMBANG, Beritajateng.id – Bupati Rembang Harno mendapatkan sebanyak 24 kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang Tahun 2024, baru-baru ini.
Puluhan kritik yang meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, reformasi birokrasi, dan pengembangan investasi daerah itu disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Rembang, baru-baru ini.
Di sektor infrastruktur, anggota DPRD Puji Santoso menekankan pentingnya pemeliharaan jalan dan jembatan, penataan drainase, serta peningkatan kualitas perencanaan proyek. Ia menilai pembangunan infrastruktur di Rembang berjalan lambat karena proyek tidak digarap sejak awal tahun anggaran.
“Agar kedepan setiap perencanaan kegiatan bisa disusun sejak tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan kegiatan fisik bisa dilelang lebih awal dan keterlambatan pekerjaan tidak lagi terulang,” jelas Puji Santoso.
Sementara pada bidang pendidikan, ia mendorong peningkatan kualitas guru, pemerataan fasilitas sekolah, dan penyelesaian kekurangan ruang kelas di beberapa wilayah. Tak hanya itu, menurutnya pemerataan layanan, ketersediaan obat di puskesmas, serta penguatan layanan rujukan penting untuk menjadi perhatian Pemkab Rembang.
“Kami merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui reformasi pelayanan kesehatan secara menyeluruh,” lanjut Puji.
Ia juga menyoroti bantuan alat dan sarana agar lebih tepat sasaran, serta pembinaan petani dan nelayan yang perlu ditingkatkan. Selain itu, menurutnya program ketahanan pangan harus dikaji lagi agar dapat dirasakan banyak warga.
Untuk bantuan sosial, validasi data harus akurat dan sistem jaminan sosial harus terintegrasi demi menekan ketimpangan dan menghapus kemiskinan ekstrem.
“Penataan sistem jaminan sosial yang terintegrasi penting untuk menjamin kesetaraan, termasuk bagi penyandang disabilitas,” tegas Puji.
Sementara itu, Bupati Harno berjanji menindaklanjuti 24 poin kritik dari DPRD itu. Hal ini yang membuat ia bersih-bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
“Berapapun dan apapun rekomendasinya akan kami pelajari dan tindak lanjuti. Termasuk rekomendasi dari panitia khusus PPPK, semua akan kami pelajari. Syukur-syukur bisa terlaksana semuanya,” pungkas Harno.
Editor: Utia Lil