SEMARANG, Beritajateng.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menanggapi rencana pembangunan peternakan babi modern di Kabupaten Jepara senilai Rp 30 triliun.
Ia menegaskan, kewenangan terkait rencana tersebut sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.
“Kemarin kami menyimak dan mengikuti perkembangan, ada dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), serta lembaga-lembaga komunitas dan tokoh masyarakat,” ujarnya saat ditemui di Gedung Berlian, Kota Semarang, Senin, 4 Agustus 2025.
Taj Yasin mengungkap penolakan terhadap rencana pembangunan itu mulai bermunculan. Meski investasi tersebut berpotensi memberikan pendapatan bagi Pemprov Jateng, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan penerimaan masyarakat.
“Yang lebih utama adalah bagaimana kongklusifitas di lingkungan tersebut. Kalau saran kami, bisa dibicarakan lagi dan dicarikan tempat lain jika memang masih memungkinkan, supaya rencana tetap bisa berjalan,” jelasnya.
Sebelumnya, rencana pendirian peternakan babi modern di Kabupaten Jepara membuat geger warga masyarakat. Pamflet berisi penolakan terhadap rencana tersebut juga mulai ramai diperbincangkan oleh warganet di media sosial.
Tidak hanya di sosial media, baliho yang berisi pesan untuk menolak rencana pendirian peternakan babi modern juga mulai bertebaran di beberapa ruas jalan di Kabupaten Jepara.
Selain masyarakat, penolakan keras juga datang dari anggota dewan, baik DPRD Jateng maupun DPR RI. Sebab, proyek tersebut tidak layak dilanjutkan karena berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan, serta nilai sosial masyarakat sekitar.
Adapun pendirian peternakan babi harus dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif. Namun, rencana di Jepara belum memenuhi standar tersebut.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Utia Lil
