KENDAL, Beritajateng.id – Bupati Dyah Kartika Permanasari turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Desa Tratemulyo, dan Manggungsari, Kecamatan Weleri, Senin, 28 September 2026.
Ia menuturkan monev tersebut bertujuan memastikan penyaluran beras CPP berjalan lancar dan tepat sasaran. Bupati Tika, sapaan akrabnya, menyebut bantuan tersebut merupakan alokasi untuk tiga bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.
Setiap keluarga penerima manfaat (KPM), kata dia, mendapatkan bantuan sebanyak 10 kilogram beras per bulan, sehingga total yang diterima mencapai 30 kilogram.
“Hari ini kita monev bersama Bulog dan Forkopimda untuk memastikan bantuan CPP beras ini tersalurkan dengan baik,” ujar Bupati Tika.
Menurutnya, bantuan beras CPP tidak hanya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah kecenderungan kenaikan harga beras.
“Harapannya tentu bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat, termasuk untuk pengendalian harga beras karena saat ini harga beras cenderung agak naik,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Semarang, Yudha Adi menerangkan, untuk alokasi Juli hingga September 2026, bantuan beras CPP di Kabupaten Kendal menyasar 115.584 keluarga penerima.
Dengan bantuan 30 kilogram per keluarga untuk tiga bulan, total beras yang disalurkan mencapai sekitar 3.000 ton, dengan realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 93 persen.
“Hari ini ada dua lokasi yang kita sambangi, yaitu Desa Tratemulyo dan Manggungsari. Dan saat ini penyaluran di Kabupaten Kendal sudah mencapai 93 persen, tinggal beberapa kecamatan. Harapannya bisa selesai pada minggu ini,” terangnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Pandu Rapriat Rogojati, mengatakan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tersebut benar-benar berjalan sesuai ketentuan.
“Monev ini untuk memastikan penyaluran berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Karena ini bantuan dari pemerintah, dalam distribusinya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi,” ujarnya.
Pandu menambahkan, hasil monev juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses penyaluran apabila ditemukan kendala di lapangan.
“Kalau ada yang perlu diperbaiki maka harus diperbaiki. Kalau sudah bagus, maka akan kita tingkatkan lagi,” pungkasnya.
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Utia Lil
