KAB. SELUMA, Beritajateng.id – Anggota DPRD Seluma dari Fraksi Partai Gerindra, Zetman, S.E., menyoroti utang proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma kepada kontraktor yang belum dilunasi.
Diketahui, utang Pemkab Seluma itu untuk membayar proyek pada anggaran tahun 2024. Adapun nilainya mencapai lebih dari Rp30 miliar.
Zetman menegaskan, utang tersebut bukan urusan pribadi pejabat, melainkan tanggung jawab resmi pemerintah daerah. Sehingga menurutnya pembayaran tidak boleh ditunda selama masih sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
“Iya, harus dibayar. Itu utang Pemda Seluma, bukan utang pribadi atau perorangan. Saya sangat setuju agar segera dibayarkan dan tidak ada alasan untuk menunda jika memang sesuai aturan. Bahkan, utang ini sudah tercatat dalam LHP BPK atas laporan keuangan Pemda Seluma tahun 2024, artinya utang ini jelas,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan utang tersebut akan menjadi salah satu topik penting dalam pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Seluma. Hingga kini, Pemkab Seluma dinilai belum memberikan solusi konkrit terkait tunggakan pembayaran itu.
“Akan saya sampaikan di Banggar APBD-P, karena tugas legislatif adalah mengontrol dan menyampaikan permasalahan yang ada. Hutang ini wajib dibayarkan. Kalau bisa dimasukkan dalam APBD-P, kenapa tidak. Yang jelas, semuanya tetap harus sesuai aturan dan regulasi,” tambahnya.
Jika tunggakan ini tidak segera diselesaikan, Zetman mengingatkan dampak buruk yang akan langsung dirasakan oleh kontraktor maupun para pekerja yang terlibat dalam proyek. Sebab, polemik itu tidak menutup kemungkinan masih ada pekerja yang belum menerima upah mereka.
“Ini bisa dikategorikan perbuatan zalim jika jerih payah para pekerja tidak dibayar tepat waktu. Jangan sampai hal ini menimbulkan masalah sosial baru,” ujarnya.
Lebih jauh, Zetman mengingatkan potensi risiko jika persoalan ini terus berlarut tanpa kejelasan. Menurutnya para kontraktor bisa saja mengambil langkah tegas, seperti menyegel bangunan atau fasilitas yang sudah mereka kerjakan. Kondisi itu tentu akan berdampak lebih luas dan merugikan masyarakat Seluma secara langsung.
“Sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Pemda harus tegas mengambil sikap. Jangan sampai polemik ini semakin panjang dan akhirnya menyusahkan masyarakat sendiri,” tutupnya.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Tia
