PATI, Beritajateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati tahun anggaran 2021.
Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan umum di Bidang Ekonomi, Olahraga dan Pemerintahan. Pada pandangan umum yang dibacakan oleh salah satu politisinya, Suriyanto, Fraksi Demokrat ingin adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati ditujukan untuk kesejahteraan warga Pati, terutama untuk kepentingan guru honorer, bidan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua RT/RW.
Fraksi Demokrat menganggap, mereka adalah garda terdepan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun kebijakan denda Rp 30 juta bagi yang menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan juga perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, khususnya warga yang kurang mampu.
“Kami Fraksi Partai Demokrat juga menanyakan tentang BPJS Kesehatan yang memberlakukan aturan denda hingga Rp 30 juta atau 5% dari perkiraan biaya paket penyakit yang diidap oleh pasien. Apa yang dilakukan Pemda jika ternyata pasien tersebut adalah orang yang betul-betul saat itu tidak mampu karena perubahan status ekonominya?” papar Suriyanto.
Sedangkan di Bidang Olahraga, Fraksi Demokrat ingin Stadion Joyokusumo bisa digunakan sebagai markas tim Persipa Pati untuk mengarungi laga Liga 2 musim depan.
Baca Juga
Fraksi Demokrat DPRD Berharap Raperda Pembangunan Industri Buat Warga Pati Sejahtera
“Khususnya cabang olahraga sepak bola kami Fraksi Partai Demokrat mewakili sebagian besar pertanyaan warga masyarakat Kabupaten Pati. Apakah Stadion Joyokusumo nanti bisa digunakan sebagai homebase-nya Persipa Pati untuk mengarungi Liga 2 dikarenakan anggaran yang tidak sedikit untuk merenovasi rumput dan fasilitas lainnya,” tambahnya.
Adapun proses seleksi perangkat desa (perades) juga tak luput dari Fraksi Demokrat. Pihaknya ingin seleksi perades dikembalikan ke pihak desa agar lebih transparan.
“(Kami) meminta agar pemilihan perangkat desa ke depan dikembalikan marwahnya ke desa untuk lebih transparan karena diawasi oleh seluruh masyarakat,” tutupnya. (Lingkar Media Network | Beritajateng.id)
