PATI, Beritajateng.id – Sempat tertunda, rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pati yang awalnya dibuka pada 16 September mundur menjadi 19 September 2023 ini, masih menyisakan tanya terkait pemilihan lokasi ujian PPPK yang dinilai jauh dari Bumi Mina Tani.
Pimpinan Komando Strategi Masyarakat Penjaga Nusantara (Pangkostrad Mantra) Cahya Basuki mengatakan, seleksi PPPK bagi 500 tenaga pendidik dan 100 tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Pati menyulutkan rasa ketidakpercayaan masyarakat karena dilaksanakan di Universitas Negeri Surakarta (UNS).
“Masyarakat yang saya kenal juga hampir sama, ada keraguan. Pemkab Pati baru disorot, rasa kepercayaan masyarakat Pati saat ini masih sangat minim. Itu dibuktikan dengan masalah rekrutmen PPPK yang dulu, sebelum tahun ini. Itu ada aja yang tidak puas,” ujar pria yang akrab disapa Yayak Gundul tersebut, pada Kamis, 21 September 2023.
Penunjukan UNS juga masih diragukan oleh pihak wakil rakyat lantaran Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Pati selaku panitia penyelenggara belum menyerahkan surat penunjukan UNS sebagai lokasi dilaksanakannya seleksi PPPK kepada DPRD Pati.
“Sekarang yang ditunjuk Pemkab adalah UNS. Pantas kalau masyarakat melalui DPRD meragukan, saya sendiri sebagai aktivis ya meragukan,” lanjutnya.
Menurutnya, permasalahan tersebut perlu direspon serius. Karena, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan PPPK di Pati bertolak belakang dengan kondisi banyaknya tenaga honorer yang ada di Pati.
“Ini perlu kita sikapi, karena masyarakat sudah hampir tidak percaya adanya kegiatan pengangkatan PPPK karena honorer di Pati ini parah. Ada yang sudah mengabdi sampai tua tapi nggak diangkat-angkat. Jumlahnya juga banyak, tapi kesejahteraannya tak diperhatikan,” bebernya.
Lebih lanjut, kata Yayak, penyelenggaraan PPPK melalui swakelola tersebut harus berdampak positif. Sebisa mungkin anggaran yang digelontorkan dalam seleksi PPPK harus dirasakan oleh Kabupaten Pati sendiri. Jangan sampai anggaran tersebut justru dinikmati oleh daerah lain yakni Surakarta.
“Itulah suara rakyat. Kalau Pati belum bisa, ya bagaimana caranya bisa, jangan senang menggunakan pihak luar daerah. Ini bisa bikin Pati tidak bisa berkembang. Dari Pati untuk Pati oleh Pati, kalau itu memang swakelola, harusnya bisa di Pati!” tegasnya.
Kemudian, Yayak juga menyebut jika rekrutmen PPPK tahun ini berpeluang besar untuk menimbulkan kerugian bagi guru dan nakes yang sudah jauh-jauh datang ke Surakarta, jikalau tidak lolos dalam seleksi tersebut.
“Karena yang ingin daftar itu ribuan orang, sementara yang dicari 500 dari guru, 100 dari nakes tingkat ketidakmampuan masyarakat pasti banyak,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pihaknya mendukung dengan ide dan gagasan Pangkostrad Mantra bahkan pihaknya sepakat terkait lokasi ujian PPPK agar dapat digelar di Kabupaten Pati, lantaran selaras dengan kepentingan rakyat.
“Rapat kerja dalam ruangan Badan Anggaran antara BKPP dan teman-teman dewan, pelaksanaannya di mana? Dijawab teman-teman BKPP, diselenggarakan di Solo dengan memakai UNS. Kemudian teman-teman kan bertanya, kenapa harus di Solo? Kenapa pakai UNS?” jelas Ali.
Menurutnya, jika anggaran lebih dari Rp 200 juta, semestinya ditawarkan dan tidak melalui penunjukkan. Selain itu, para anggota dewan berharap tes PPPK bisa diselenggarakan di Pati.
“Kita harus membantulah, harus berpihak kepada masyarakat Kabupaten Pati. Kalau memang di Pati bisa, kenapa jauh-jauh? Kalaupun ada yang kurang terkait, misal saja perangkat dari tes, dulu ya pernah dilaksanakan lebih banyak (pesertanya) juga bisa. Andaikan terkait anggaran masih kurang, ‘kan bisa diajukan TAPD dan Badan Anggaran,” tambah politisi dari PDI Perjuangan ini. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Koran Lingkar)
