SEMARANG, Beritajateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berencana membuat blueprint atau cetak biru terkait saluran air (drainase) dan tata kota sebagai upaya pengentasan wilayah banjir maupun tanah longsor khususnya di area permukiman.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengatakan pembuatan cetak biru ini agar drainase yang ada di permukiman ataupun jalan bisa terdeteksi dengan baik sehingga tidak menyebabkan banjir ataupun genangan.
Mbak Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang, mencontohkan kawasan Bukit Sari yang tak jauh dari Nasmoco Gombel sering tergenang banjir. Setelah dirunut dulunya daerah tersebut ada embung, dan drainase namun saat ini tertutup, dan diganti seperti penampungan air bawah tanah.
Contoh lainnya adalah drainase di dekat Rumah Sakit Permata Puri Ngaliyan, yang sempat amblas beberapa waktu lalu. Dinas Pekerjaan Umum (DPU), kata Mbak Ita, tidak mengetahui adanya saluran air yang ada di bawah jalan raya.
“Ini yang kerap jadi masalah, drainasenya tidak tahu ada atau tidak. Bahkan ada yang tertutup saat pembangunan. Nah ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah) sehingga perlu dibuat cetak biru secara keseluruhan,” jelas Mbak Ita usai Musrenbang RPJPD Kota Semarang 2025-2045 dan Musrenbang 2025 di Balai Kota Semarang, Jumat, 19 April 2024.
Selain cetak biru drainase, Pemkot Semarang juga akan dibuat cetak biru tata kota dan perizinan. Terkadang, kata .bak Ita, Dinas Penataan Ruang (Distaru) mengeluarkan izin kepada pengembang perumahan ataupun investor, tapi izin ini tidak diketahui Disperkim, DPU ataupun pemangku wilayah.
“Kasusnya seperti longsor di beberapa perumahan kemarin, ternyata dinas lain nggak tahu. Baru tahu saat terjadi longsor, nah setelah dicek belum diserahkan fasum dan fasosnya,” bebernya.
Menurut Mbak Ita, penanganan banjir dan rob ini sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Ini dikarenakan ada beberapa kewenangan yang berbeda sehingga harus terintegrasi,” tambahnya.
Kemudian terkait pelayanan publik seperti sekolah dan kesehatan, menurut dia, banyak wilayah jauh dari sekolah sehingga perlu dilakukan penambahan sekolah terutama SMP.
Mbak Ita menjelaskan, pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pemkot adalah bagaimana bisa menyelesaikan program tahun yang dicanangkan tahun 2026 pada tahun ini.
“Syukur-syukur dari SMP ini bisa terintegrasi sampai SMA. Lalu juga ada penanganan limbah dan air minum yang melalui smart water management dan water smart city dengan tujuan kelayakan kita sebagai hunian bisa lebih tinggi,” tuturnya.
Senada, Kepala Bappeda Kota Semarang, Budi Prakosa mengatakan, cetak biru ini kaitannya dengan rencana 20 tahun ke depan.
“Otomatis kami harus menyiapkan dokumen-dokumen kebijakan semua sektor. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur termasuk transportasi dan sumber daya air ini sedang kami siapkan,” ujar Budi.
Menurutnya, tahun 2024 ini fokus dari Bappeda yakni penyusunan dokumen terkait sumber daya air. “Kan kita sudah punya naskah akademik, cuma dalam perkembangannya ada perubahan dinamika wilayah. Terlebih, komponen sumber daya air tidak hanya berkaitan dengan hidrologi tetapi juga ada potensi perusak karena bencana atau sumber daya,” sebut dia. (Lingkar Network | Beritajateng.id)
