PATI, Beritajateng.id – Penerima bantuan sosial kerap menjadi polemik di masyarakat lantaran dinilai tak sesuai hingga salah sasaran. Penerima bansos seharusnya adalah masyarakat yang kondisi ekonominya tidak, namun realitanya warga dengan ekonomi cukup masuk dalam dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Anggota DPRD Pati, Roihan, menyampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan sinkronisasi data dengan kondisi di lapangan untuk menghindari ketidaksesuaian data penerima bansos sehingga penerima bansos bisa tepat sasaran.
“Hal ini menjadi permasalahan di desa-desa karena masalah sinkronisasi data itu tidak valid. Banyak masyarakat yang merasa tidak mendapatkan haknya,” ungkap Dewan Pati dari Partai NasDem ini.
Komisi D DPRD Pati selaku mitra kerja Dinas Sosial mendorong agar segera melakukan validasi data penerima bansos agar penyaluran bantuan merata dan tepat sasaran.
Sejumlah persoalan yang menyebabkan DTKS tidak sinkron yakni terdapat NIK ganda, alamat penerima bansos yang berbeda hingga kesalahan nama.
“Ada permasalahan-permasalahan lain seperti NIK ganda, nama alamat berbeda, nama salah penulisan, akhirnya berdampak pada penerima BLT,” pungkasnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Beritajateng.id)
