BLORA, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora akan membagikan anggaran sebesar Rp43,07 miliar untuk pembangunan di 136 desa. Dana tersebut berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten (Bankab) Blora tahun ini.
“Anggaran sebesar Rp43,07 miliar itu, nantinya dibagikan kepada 136 desa dari total 271 desa di Kabupaten Blora. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp58,02 miliar,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora Yayuk Windrati, Minggu, 14 September 2025.
Besar kecilnya anggaran untuk bantuan desa itu, kata dia, diputuskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sedangkan Dinas PMD hanya memfasilitasi penyaluran agar tepat sasaran.
Ia mengatakan, bantuan keuangan kabupaten tahun ini akan difokuskan pada empat bidang utama, yakni infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan pariwisata. Sejumlah desa sudah menyiapkan program pembangunan dengan memanfaatkan dana tersebut.
Di antaranya, untuk pembangunan jalan paving di Dukuh Kedungsumur, Desa Bacem, Kecamatan Banjarejo senilai Rp170 juta untuk memudahkan akses warga, pendirian ruko pasar di Dukuh Ngebring, Desa Kacangan, Kecamatan Todanan senilai Rp150 juta sebagai ruang usaha bagi pedagang kecil, dan pembangunan gedung PKD di Desa Jati, Kecamatan Jati, senilai Rp200 juta guna memperkuat layanan kesehatan masyarakat.
Kemudian ada program revitalisasi situs Wora Wari di Desa Ngloram, Kecamatan Cepu, senilai Rp600 juta, untuk mengangkat potensi pariwisata lokal.
“Tak berhenti pada penyaluran, pemerintah juga menekankan pentingnya monitoring. Petugas akan turun langsung mengecek kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sekaligus memastikan administrasi pertanggungjawaban lengkap,” ujarnya pula.
Bagi masyarakat, kata dia, bantuan keuangan tersebut tetap menjadi angin segar di tengah keterbatasan. Meski jumlahnya menurun, dana ini tetap menjadi salah satu motor penggerak pembangunan desa, berdampingan dengan Dana Desa (DD).
Selain itu, menurutnya bantuan tersebut menjadi tumpuan penting dalam memperbaiki sarana prasarana penunjang kehidupan sehari-hari, mulai dari jalan, pasar, sekolah, hingga fasilitas kesehatan.
Kepala Desa Jati Supardi menyambut baik alokasi Bankab 2025 untuk pembangunan gedung Pos Kesehatan Desa (PKD) di wilayahnya.
Ia mengatakan pembangunan gedung PKD Jati melalui alokasi Bankab 2025 diprioritaskan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menekan angka penyakit tidak menular, serta mendorong kesadaran warga agar rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.
“Sebelum adanya PKD baru, layanan kesehatan di Desa Jati berjalan kurang optimal karena keterbatasan gedung dan sarana penunjang,” ujarnya.
Dengan adanya pembangunan ini, ia berharap pelayanan bisa lebih maksimal, terstruktur, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Apalagi, dilengkapi fasilitas pemeriksaan penunjang, seperti laboratorium sederhana untuk tes darah rutin, tenaga kesehatan, termasuk tenaga laboratorium dari puskesmas, juga akan disiagakan untuk mengelola layanan.
“Dengan anggaran sebesar Rp200 juta, kebutuhan dasar kesehatan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. Keberadaan PKD baru diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, terutama untuk kesehatan ibu dan anak,” kata dia.
Melalui pendampingan seribu hari pertama kehidupan, ia menjelaskan ibu hamil akan lebih terarah dalam proses kehamilan dan persalinan, sehingga risiko tinggi dapat diminimalkan, kesehatan ibu dan bayi lebih terjamin, serta angka stunting dapat ditekan.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Tia
