GROBOGAN, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan membahas langkah penanganan dan mitigasi bencana usai jebolnya tanggung Sungai Tuntang di Baturagung, Kecamatan Gubug yang menyebabkan banjir di tiga desa pada Sabtu, 8 Maret 2025 lalu.
“Kemarin saya langsung cek lapangan memang arusnya sangat deras” ujar Bupati Grobogan Setyo Hadi dalam rapat bersama Forkopimda, BPBD, dan perangkat daerah lainnya, Senin, 10 Maret 2025.
Sementara Wakil Bupati Sugeng Prasetyo menekankan pentingnya meninjau berbagai variabel sebelum menetapkan status tanggap darurat. Hal itu agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan situasi di lapangan.
“Penting untuk meninjau berbagai variabel,” tutur Sugeng.
Perwakilan BPBD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa berdasarkan kajian teknis, status tanggap darurat layak diterapkan dengan durasi hingga 14 hari.
Pernyataan ini mendapat dukungan dari Kapolres Grobogan, AKBP Ike Yulianto Wicaksono dan Ketua DPRD Grobogan Lusia Indah Artani yang menilai percepatan penanganan perlu dilakukan untuk meminimalkan dampak lebih lanjut.
Selain penanganan darurat, mitigasi jangka panjang juga menjadi perhatian dalam rapat itu. AKBP Ike menyoroti perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan lahan di sekitar tanggul. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kekuatan struktur tanggul dan mencegah risiko kejadian serupa di masa mendatang.
“Untuk mencegah risiko kejadian serupa di masa mendatang,” ujarnya.
Pendekatan persuasif kepada masyarakat, kata AKBP Ike, akan dioptimalkan agar upaya perlindungan infrastruktur pengendali banjir dapat berjalan lebih efektif.
Dandim 0717/Grobogan, Letkol Kav Barid Budi Susila juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca di Jawa Tengah masih berpotensi hujan dalam beberapa waktu ke depan.
“Langkah mitigasi dan kesiapsiagaan perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi dampak lanjutan,” ujarnya.
Sekda Grobogan Anang Armunanto yang memandu jalannya rapat menegaskan bahwa koordinasi dalam penanganan bencana harus berjalan dalam satu komando melalui BPBD. Ia juga meminta perangkat daerah untuk bersikap proaktif tanpa harus menunggu instruksi lebih lanjut agar upaya tanggap darurat dapat berjalan lebih efektif.
Rapat ini menjadi bagian dari proses evaluasi dan koordinasi sebelum keputusan resmi ditetapkan. Dengan berbagai masukan dari pihak terkait, Pemkab Grobogan berupaya memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil selaras dengan kebutuhan di lapangan dan dapat meminimalkan dampak banjir bagi masyarakat. (Lingkar Network | Ahmad Abror – Beritajateng.id)
