JEPARA, Beritajateng.id – Bupati Witiarso Utomo atau Mas Wiwit mengungkap perbaikan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara yang rusak akibat kerusuhan demo akhir Agustus lalu, akan menggunakan dana dari pusat.
Dalam kegiatan doa bersama yang digelar di musala DPRD Jepara, Senin, 8 September 2025, Mas Wiwit mengungkap sebelumnya Pemerintah Kabupaten Jepara telah menyiapkan anggaran perbaikan. .
“Kami kemarin sudah menyiapkan anggaran. Namun setelah berdiskusi dengan Kemendagri, akhirnya direspons pusat dan hasil tinjauan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sudah ditindaklanjuti dengan pengajuan RAB. sehingga perbaikan menggunakan dana pusat,” katanya.
Meski mendapat bantuan dari pusat, pihaknya juga menyiapkan anggaran dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk perbaikan non fisik.
“Mungkin nanti untuk kekurangan karena dana pusat hanya untuk fisiknya saja, sedangkan non fisik bisa kita penuhi dengan BTT,” jelasnya.
Mas Wiwit mengatakan, upaya membangun Jepara tidak hanya dilakukan melalui ikhtiar lahir, namun juga batin seperti melalui doa bersama. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di halaman Sekretariat Daerah (Sekda) Jepara pada sore harinya dan dilanjutkan dengan kegiatan Jepara Bersholawat.
“Hari ini kita melakukan doa bersama di DPRD, dan nanti sore juga di halaman Setda Jepara akan ada doa bersama sekaligus memulai Jepara Bersholawat. Ini kan di bulan Maulid, jadi sekalian memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan Jepara aman, tentram, dan damai,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Agus Sutisna menegaskan, doa bersama ini menjadi wujud kebersamaan Forkopimda, anggota DPRD, serta seluruh staf dan karyawan DPRD dalam menjaga kondusifitas daerah, khususnya setelah musibah kerusuhan demo.
“Kami bersama Forkopimda dan seluruh jajaran melaksanakan doa bersama dalam rangka ikhtiar, terlebih di momentum Maulid Nabi ini. Harapannya, Jepara selalu kondusif dan damai,” ucapnya.
Berdasarkan hasil rapat pimpinan (Rapim) bulan ini, Agus mengungkap DPRD Jepara hanya akan melaksanakan kegiatan yang bersifat krusial.
“Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, serta fokus pada upaya menjaga stabilitas daerah,” ujarnya.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Tia
