JEPARA, Beritajateng.id – Sebanyak kurang lebih 4.000 anak usia 7 hingga 18 tahun di Kabupaten Jepara masih berstatus Anak Tidak Sekolah (ATS). Meski jumlah tersebut cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya, namun persoalan tersebut dinilai masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara terkait pendidikan.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo (Mas Wiwit) mengatakan bahwa dibutuhkan peran dari semua pihak, baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kami percaya, bahwa untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan, seperti Insan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan (IPPK),” katanya saat menghadiri Silaturahmi, Rakor, dan Halalbihalal Keluarga Besar IPPK Kabupaten Jepara, di Gedung Kesenian Srobyong, Mlonggo, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, IPPK telah memberikan kerja keras dan dedikasi untuk kemajuan pendidikan dan kebudayaan di daerah. Organisasi ini, kata dia, memiliki peran strategis dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur di dunia pendidikan dan kebudayaan.
“Keberadaan IPPK sangat penting, terutama dalam mendukung Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan di Jepara,” ujar Mas Wiwit.
Ia menyebut, beberapa peran yang dapat diberikan IPPK untuk kemajuan Jepara antara lain, mendorong program pengembangan sumber daya manusia (SDM), pelestarian dan pengembangan budaya lokal, serta bersinergi dengan pemerintah demi mewujudkan program-program daerah.
“Kami berharap IPPK juga dapat membantu mendampingi anak yang putus sekolah, untuk kembali melanjutkan pendidikan mereka, melalui berbagai program pembinaan dan pelatihan keterampilan. Selain itu, IPPK juga dapat berperan dalam menggalang bantuan dari berbagai pihak, demi keberlanjutan pendidikan anak-anak Jepara,” pungkasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Beritajateng.id)
