KUDUS, Beritajateng.id – Bupati Sam’ani Intakoris akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk memperkuat kemandirian fiskal. Hal ini menyusul publikasi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang mencatat defisit Rp208,7 miliar.
Bupati Sam’ani menjelaskan bahwa pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,420 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,629 triliun. Dari perkiraan nilai itu, Kudus mengalami defisit anggaran Rp208,7 miliar.
Dari total pendapatan, PAD berkontribusi sebanyak Rp692 miliar atau 29 persen, sedangkan sisanya masih ditopang transfer pemerintah pusat dan antar daerah senilai Rp1,728 triliun atau 71 persen.
“Pendapatan transfer memang masih dominan, tapi kita terus berupaya meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan aset milik daerah. Itu menjadi fokus agar Kudus tidak terlalu bergantung pada pusat,” ungkap Sam’ani, Rabu, 3 September 2025.
PAD Kudus tahun ini, kata dia, disokong empat sumber utama, yakni pajak daerah Rp434,9 miliar, retribusi daerah Rp109,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp19,2 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp128,3 miliar.
Menurutnya, angka tersebut masih bisa ditingkatkan melalui sistem pemungutan yang lebih efektif serta inovasi pelayanan digital.
Adapun belanja daerah sebesar Rp2,629 triliun paling banyak untuk kebutuhan operasi sebesar Rp1,935 triliun atau 74 persen, yang mencakup gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, hingga hibah dan bansos.
Sementara belanja modal Rp464 miliar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jaringan, serta gedung pelayanan publik.
Sam’ani menekankan, optimalisasi belanja juga menjadi strategi penting.
“Belanja operasi dan modal kita arahkan agar benar-benar efektif, efisien, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Infrastruktur dibangun bukan hanya untuk fisik, tapi juga mendukung layanan publik yang lebih cepat dan modern,” jelasnya.
Meski menghadapi defisit, ia memastikan mekanisme pembiayaan daerah telah disiapkan untuk menutup kekurangan anggaran. Dengan begitu, program prioritas tetap berjalan sesuai rencana.
“Defisit bukan alasan untuk berhenti. Yang penting bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang ada agar APBD benar-benar produktif,” tegas Sam’ani.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Tia
