Gubernur Luthfi Adakan Rapat Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Pati

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat diwawancarai usai menggelar pertemuan di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (4/8). (Lingkar Network/Beritajateng.id)

PATI, Beritajateng.id – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah eks Karesidenan Pati. Untuk itu, ia menggelar pertemuan khusus dengan para bupati dan pemangku kepentingan terkait di Pendopo Kabupaten Pati pada Senin, 4 Agustus 2025.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis Luthfi dalam menyamakan persepsi dan merumuskan strategi percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem. Ia menegaskan sinergi lintas sektor dapat menjadi cara efektif untuk mengatasi hal ini.

Dalam pertemuan tersebut, ia mengumpulkan sejumlah unsur pemerintahan, TNI, Polri, hingga petugas sosial di tingkat desa. Kolaborasi ini bertujuan agar penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara komprehensif dan tepat sasaran di seluruh kabupaten.

Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah yang kini tercatat turun menjadi 9,48 persen dari sebelumnya 9,58 persen.

“Indikator kemiskinan ini kita jadikan super team. Dari PKH kita mainkan bansosnya, RTLH-nya, kemudian Dinas Sosial terkait pendidikannya, kita jadikan satu,” ujar Ahmad Luthfi usai kegiatan.

Sejumlah program yang dioptimalkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH), bantuan sosial, hingga layanan dokter spesialis keliling (speling).

Selain itu, Luthfi menekankan pentingnya peran aktif Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam melakukan pengawasan, pengecekan, dan evaluasi di lapangan agar penyaluran program tepat sasaran dan berjalan efektif.

Luthfi berharap, dengan struktur program yang terencana dan sinergis, pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

“Semua kita kerjasamakan agar miskin ekstrem di Jawa Tengah bisa komprehensif kita lakukan penanganan di seluruh kabupaten/kota,” pungkasnya.

Exit mobile version