REMBANG, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mengalokasikan minimal 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan lokal.
Dana ini akan digerakkan dan dikelola oleh Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan unit desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Slamet Haryanto mengatakan dana itu dapat menunjang program pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis bahan pangan lokal.
Dalam sambutannya di agenda Pelantikan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan se-Kabupaten Rembang, ia mengatakan kebijakan tersebut membuka ruang bagi desa untuk mengelola stok pangan mandiri dengan menggandeng lembaga ekonomi desa.
“Desa bisa bekerja sama dengan BUMDes atau koperasi merah putih. Seperti di Bangunrejo sudah ada peternakan ayam petelur, ada juga desa yang mengelola sapi, kambing, bahkan tanaman pangan,” ujarnya, Rabu, 2 Juli 2025.
Program PMT ini, kata dia, akan dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor: Puskesmas sebagai pelaksana teknis, desa sebagai penyedia bahan baku, dan Posyandu sebagai penggerak utama distribusi dan edukasi gizi masyarakat.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang Musringah Harno juga mengapresiasi upaya Dinas Kesehatan dan seluruh stakeholder dalam menyusun strategi ini.
“Ini bukan hanya soal pemenuhan gizi balita, tapi juga tentang pemberdayaan ekonomi lokal dan pemanfaatan potensi pangan desa. Kita ingin puskesmas bisa menjalankan program ini secara serempak, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Program PMT berbasis lokal ini menjadi bagian dari inovasi daerah bertajuk Telponi, Temokno, Laporno, Openi Stunting, yang bertujuan mempercepat penurunan stunting melalui pendekatan lokal yang aplikatif dan partisipatif.
Jurnalis: Muhammad Faalih
Editor: Utia Lil
