REMBANG, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menyiapkan lahan untuk program Sekolah Rakyat di sebelah utara Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sulang. Diketahui, lahan sebelumnya telah disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang, Sutrisno, menyampaikan bahwa pihaknya bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) mengusulkan pembukaan jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Masing-masing jenjang direncanakan memiliki dua rombongan belajar (rombel).
“Untuk sekolah rakyat, kami usulkan masing-masing jenjang dua rombel,” jelas Sutrisno.
Lebih lanjut, ia mengungkap bahwa satu rombel tersebut terdiri dari 25 anak. Sehingga, kapasitas Sekolah Rakyat di Kabupaten Rembang tersebut yakni 150 orang.
Mengenai guru pengajar, tenaga kependidikan,, termasuk kepala sekolah, ia menuturkan bahwa hal tersebut masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.
Terkait ketersediaan guru, tenaga kependidikan, termasuk kepala sekolah (kepsek), Sutrisno menyebut hal tersebut masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa sudah ada informasi mengenai rencana seleksi pengisian jabatan kepala sekolah oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (KSPSTK) serta Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru.
“Namun, hingga saat ini kami di Rembang belum menerima surat resmi terkait pengisian jabatan Kepala Sekolah Rakyat. Informasi yang kami dapat hanya berupa share-an dari rekan-rekan kepala dinas di daerah lain di Jawa Tengah,” ungkapnya.
Diketahui, seleksi kepsek umumnya dilakukan melalui sistem aplikasi. Dalam sistem tersebut akan muncul nama-nama guru yang dinilai layak untuk diusulkan menduduki jabatan tersebut, yang selanjutnya diajukan ke pemerintah daerah.
Selain itu, pembangunan Sekolah Rakyat akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, menurut informasi terbaru dari Menteri Sosial (Medsos) Syaifullah Yusuf, program ini kemungkinan juga akan melibatkan partisipasi pihak swasta seperti Makan Bergizi Gratis. (Lingkar Network | Beritajateng.id)
