BLORA, Beritajateng.id – Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Blora Ahmad Labib Hilmy (Gus Labib) menyayangkan proses pengusulan untuk sosok yang bakal menduduki kursi Ketua DPRD Blora periode 2024 – 2029 kurang fair.
Gus Labib merasa janggal soal penentuan sosok yang menduduki kursi Ketua DPRD BLora. DPRD BLora. Berdasarkan hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024, Gus Labib memperoleh 8.314 suara di daerah pemilihan (Dapil) 1 Blora yang meliputi (Blora, Jepon, Jiken, Bogorejo)
Kegundahan Gus Labib berawal ketika dirinya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 DPC PKB Blora malah tidak masuk daftar nama yang diusulkan ke DPP PKB untuk mendapatkan rekomendasi Ketua DPRD Blora periode 2024-2029. DPC Blora justru mengusulkan nama-nama lain yang secara struktural posisinya berada di bawah dirinya.
“Saya sebagai wakil ketua tidak masuk dalam nama-nama yang diusulkan ke DPP,” tuturnya.
Selain itu, Gus Labib, menilai ada beberapa hal yang ganjal, terkait proses pengusulan nama-nama ke DPP PKB. Salah satunya, tidak adanya rapat di pengurus harian terlebih dahulu dalam penentuan nama-nama yang disusulkan ke DPP PKB.
“Nama-nama usulan tidak dirapatkan di pengurus harian. Yang semestinya ketika ketua tidak mencalonkan di pileg otomatis wakil ketua 1 yang harus diusulkan,” jelasnya.
Di saat wakil ketua 1 tidak diusulkan, anehnya pihak DPC PKB Blora justru mengusulkan Bendahara 2 DPC PKB Blora, Ketut Kunarwo. Sehingga, menurut Gus Labib hal itu dianggap tidak runtut secara struktural. Terkait permasalahan ini dirinya telah menyampaikann ke DPP PKB agar menjadi bahan pertimbangan untuk seleksi pimpinan di Kabupaten Blora.
“Ini sudah saya sampaikan ke DPP khususnya ke ketum agar dijadikan bahan pertimbangan untuk seleksi pimpinan khususnya di Kabupaten Blora,” paparnya.
Gus Labib juga kecewa dengan pernyataan Ketua DPC PKB Blora Abdul Hakim yang mengklaim rekomendasi DPP PKB untuk penentuan kursi Ketua DPRD Blora sudah turun.
Sebelumnya Abdul Hakim, menyebut surat rekomendasi dari DPP PKB untuk Mustopa yang akan menduduki kursi Ketua DPRD Blora periode 2024 – 2029, telah turun ke DPC PKB beberapa waktu lalu.
“Sudah turun rekom nya, karena memang sejak dulu DPC PKB mengusulkan Pak Mustopa untuk menduduki Ketua DPRD Blora,” katanya,
Lebih lanjut, Abdul Hakim, segera menindaklanjuti surat rekomendasi dari DPP PKB tersebut. Yakni dengan membuat surat pengantar ke Sekretaris DPRD (Sekwan) Blora agar segera melantik Mustopa.
Abdul Hakim berharap Mustopa bisa mengemban amanah saat menduduki jabatan Ketua DPRD Blora periode 2024-2029.
“Semoga saja bisa berjalan dengan baik, dan bisa mengemban amanah dari DPC PKB untuk kemaslahatan masyarakat di Kabupaten Blora,” paparnya.
Abdul Hakim menjelaskan ada nama yang diusulkan DPC PKB Blora ke DPP PKB, untuk menjadi Ketua DPRD Blora. Tiga nama yang diusulkan yakni adalah Sekretaris DPC PKB Blora, Mustopa, Bendahara 2 DPC PKB BLora, Ketut Kunarwo, dan Ratna Pancarini sebagai perwakilan perempuan dari DPC PKB Blora.
Nama-nama tersebut diusulkan berdasarkan structural. Selain itu ketiga nama tersebut diketahui meraih suara optimal pada Pileg 2024. Tiga nama yang diusulkan telah mengikuti uji kelayakan sebagai Ketua DPRD, yang diselenggarakan oleh DPP PKB.
Pada uji kelayakan yang dilakukan pada 20 Juli 2024, hadir Mustopa dan Ratna Pancarini, sedangkan Ketut tidak hadir karena ada kegiatan lain.
Dapat diketahui, PKB menjadi partai pemenang Pileg 2024 dengan raihan 11 kursi di Blora. Raihan kursi dewan milik PKB ini merupakan yang terbanyak dibanding parpol lainnya. Sehingga partai berlambang bola dunia ini berhak atas kursi Ketua DPRD Blora untuk periode 2024 – 2029. (Lingkar Network | Beritajateng.id)
