KAB.SEMARANG, Beritajateng.id – Bupati Ngesti Nugraha mengungkap bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Kabupaten Semarang mengalami penurunan sebesar 3,73 persen atau sebanyak 25.322 orang dari total angkatan kerja.
Hal itu ia katakan saat menerima kunjungan kerja spesifik dari Komisi IX DPR RI yang dipimpin oleh Edy Wuryanto di Kompleks Kantor Bupati Semarang di Ungaran, Jumat, 12 September 2025.
Selain angka pengangguran yang menurun, Bupati Ngesti mengungkap Pemerintah Kabupaten Semarang telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 2.750.136 pada tahun ini.
“Sehingga untuk UMK ini, Kabupaten Semarang ada di peringkat empat besar se-Jawa Tengah untuk nilai UMK. Sedangkan untuk angka TPT-nya yang turun hingga di angka 3,73 persen dari total angkatan kerja, ini juga angkanya lebih rendah dari angka Provinsi Jawa Tengah,” katanya.
Tidak hanya itu, ia menuturkan sebanyak ratusan ribu lebih pekerja telah terserap di setiap perusahaan dan industri yang ada di wilayah Bumi Serasi.
“Kalau kami bisa sebutkan, total ada ratusan ribu lebih pekerja kita ini yang sudah bekerja di 757 perusahaan di berbagai skala yang ada di Kabupaten Semarang,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Semarang, khususnya dalam hal pengurangan angka pengangguran ini karena adanya pelatihan khusus bagi calon tenaga kerja di Kabupaten Semarang.
“Pelatihan calon tenaga kerja terus kami dorong, sehingga hal ini bisa membuat angka pengangguran di Kabupaten Semarang ini turun. Bahkan, pelatihan yang diikuti calon tenaga kerja ini dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) maupun BLK Komunitas,” katanya.
Untuk mengadakan lebih banyak pelatihan bagi para pekerja itu, Bupati Ngesti mengusulkan agar BLK direvitalisasi.
“Usulan revitalisasi BLK ini senilai Rp 2,9 miliar yang kami usulkan kepada Komisi IX DPR RI, sehingga kami harap ini bisa segera disetujui, supaya BLK di Kabupaten Semarang ini bisa segera direvitalisasi, dan bisa melatih banyak lagi calon-calon tenaga kerja yang bermutu tinggi,” harap dia.
Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Semarang, Ari Prabono mengusulkan agar Pemkab Semarang melatih secara khusus calon tenaga kerja, terutama di sektor industri garmen.
“Alasannya, di Kabupaten Semarang ini banyak sekali industri-industri mulai skala besar hingga menengah yang bergerak di sektor garmen, sehingga peningkatan calon tenaga kerja khusus sektor garmen ini kami memang minta campur tangan dari Pemda Kabupaten Semarang,” sambungnya.
Hal itu karena menurutnya masih banyak perusahaan yang mendatangkan para pekerja dari luar daerah Kabupaten Semarang seperti Sumatera Barat dan Lampung.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto mengakui bahwa selama ini perusahaan-perusahaan garmen yang membutuhkan tenaga kerja, memang masih harus melatih para tenaga kerja itu sendiri.
“Bahkan pelatihan ini dilakukan oleh perusahaan minimal selama satu bulan, dengan melibatkan tenaga kerja lokal, misal dari Kabupaten Semarang itu sendiri,” paparnya.
Ia akan menyampaikan usulan tersebut ke Kementerian Tenaga Kerja.
“Kami akan meneruskan informasi ini terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang ke Kementerian Tenaga Kerja,” tegasnya.
Selain itu, Edy menjelaskan bahwa kehadiran Komisi IX DPR di Kabupaten Semarang ini juga untuk melakukan pengawasan terkait UMK.
“Kenapa kami melakukan pengawasan terkait UMK ini di Kabupaten Semarang, karena hal ini menjadi penting bagi kami untuk melindungi hak-hak para pekerja, sekaligus menjaga iklim usaha yang baik. Dan kami bersyukur di Kabupaten Semarang tidak ada masalah soal hal itu,” pungkasnya.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Tia
