PATI, Beritajateng.id – DPRD Kabupaten Pati menyepakati enam tuntutan utama dari ribuan massa Masyarakat Pati Bersatu (MPB) dalam aksi demonstrasi di depan gedung dewan, Jumat, 19 September 2025. Kesepakatan tersebut menjadi komitmen DPRD untuk mengawal Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati, Sudewo.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin menegaskan aspirasi masyarakat akan dijalankan sepenuhnya.
“Prinsipnya, apa yang menjadi uneg-uneg dan tuntutan masyarakat Kabupaten Pati Bersatu, kami DPRD Kabupaten Pati akan melaksanakan. Kuncinya itu, Bapak-Ibu! Kami akan berkomitmen untuk melaksanakan,” ujarnya.
Ali juga mengingatkan agar masyarakat tetap menjadi situasi kondusif pasca aksi.
“Kita ingin Pati ini kondusif. Kita membangun sebaik-baiknya,” katanya.
Ia pun memastikan pansus yang dipimpin Bandang Waluyo tidak berubah sesuai dengan aspirasi masyarakat.
“Ketua pansus tetap Pak Bandang Teguh Waluyo. Jadi aman, tidak akan diganti!” tegasnya.
Sementara Korlap aksi, Harno, menyambut baik hasil pertemuan dengan dewan.
“Alhamdulillah, seluruh tuntutan kita secara keseluruhan disepakati tim hak angket dan anggota dewan. Setelah itu kita akan mengawal sampai selesai,” ujarnya.
Adapun enam poin tuntutan yang disepakati adalah:
- DPRD mengawal sampai tuntas Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo secara akuntabel, substantif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Tidak mengakui serta memakzulkan kebijakan Sudewo sejak dilantik, baik struktural, produk hukum, maupun anggaran (APBD 2025) yang terbukti tidak prosedural, sewenang-wenang, dan sarat KKN.
- DPRD Pati menolak praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta sikap arogan Sudewo sebagai bupati.
- Seluruh anggota DPRD Pati wajib bekerja untuk kemakmuran dan kesejahteraan warga.
- PDI-P diminta konsisten bersama rakyat memakzulkan Sudewo, tidak mengganti Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus, dan mengganti Joko Wahyudi dari pansus karena terindikasi berpihak pada Sudewo.
- Kepada Gerindra sebagai partai pengusung, diminta mengganti Irianto Budi Utomo dari Pansus Hak Angket karena terindikasi berpihak pada Sudewo, mengawal kasus dugaan tindak pidana korupsi Sudewo yang sedang ditangani KPK, serta mendesak DPP Gerindra mencabut status Sudewo sebagai kader maupun anggota partai.
Jurnalis: *Red
