SALATIGA, Beritajateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) mendorong pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) di setiap lingkungan sebagai penggerak gerakan bebas kumuh.
Kepala DPKP Kota Salatiga, Susanto Adi Wibowo berharap pembentukan KSM tersebut mampu menjadi motor pengawasan, gotong royong, hingga edukasi perilaku bersih agar tak ada kawasan kumuh baru yang muncul.
Ia menegaskan bahwa pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh baru tak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, namun juga pada kesadaran dan aksi warga. Melalui program penataan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta pemberdayaan masyarakat, Pemkot mendorong terbentuknya lingkungan mandiri yang mampu mengendalikan potensi kekumuhan.
“Ketika warga saling mengingatkan, dampaknya lebih besar daripada intervensi fisik,” katanya, Jumat, 14 November 2025.
Ia mengemukakan, dalam setiap survei deliniasi kumuh, warga dilibatkan sebagai narasumber utama untuk memetakan kondisi riil lapangan. Aspirasi masyarakat masuk melalui forum musrenbang, kanal aduan, hingga diskusi lingkungan.
“Beberapa warga juga ikut dalam proses konsolidasi tanah dan pembangunan rumah swadaya, terutama di kawasan yang masuk program nasional seperti Ngronggo, Kumpulrejo,” ujarnya.
Susanto mengungkap ada tujuh indikator kekumuhan yakni bangunan, jalan, drainase, air minum, air limbah, sampah, hingga proteksi kebakaran. Menurutnya indikator itu berhubungan langsung dengan perilaku dan budaya masyarakat.
“Infrastruktur dapat dibangun pemerintah, tetapi keberlanjutan muncul dari masyarakat. Pencegahan kekumuhan hanya efektif ketika warga menjadi aktor utama,” pungkasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
