GROBOGAN, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan mengajukan usulan anggaran sebesar Rp1,76 triliun, tepatnya Rp1.767.629.361.000, untuk pembangunan infrastruktur di 2027 mendatang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Grobogan, Een Endarto, mengatakan anggaran tersebut akan difokuskan untuk penanganan infrastruktur prioritas. Diantaranya normalisasi sungai, pengendalian banjir, irigasi, drainase, jalan, jembatan, hingga layanan air minum dan sanitasi.
“Mengingat keterbatasan anggaran, maka DPUPR Kabupaten Grobogan berupaya untuk mendapatkan anggaran dari berbagai sumber,” ujar Een dalam Forum OPD penyusunan RKPD 2027 di Ruang Rapat Jembatan Peganjing, Selasa, 24 Februari 2026.
Pihaknya pun mengupayakan dukungan pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Tengah, Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, hingga skema pinjaman pihak ketiga.
Menurut Een, kebutuhan anggaran yang besar tersebut muncul karena luasnya cakupan infrastruktur yang harus ditangani serta tuntutan peningkatan kualitas layanan publik berbasis skala prioritas.
Een merinci, total panjang sungai di Grobogan mencapai 2.087.025,06 meter. Pada 2026 tersedia anggaran Rp19,311 miliar dengan capaian penanganan 88,47 persen atau 1.846.335,99 meter.
Namun untuk memastikan pengendalian banjir lebih optimal hingga akhir 2027, diperlukan intervensi lanjutan. DPUPR menilai persoalan banjir masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah, terutama saat curah hujan tinggi.
Untuk jaringan irigasi sepanjang 362.141,5 meter, ditargetkan mencapai 62,08 persen atau 224.817 meter pada akhir 2027. Anggaran 2026 tersedia Rp4,741 miliar, sementara kebutuhan penanganan menyeluruh diproyeksikan mencapai Rp339,77 miliar.
Khusus untuk mencapai layanan irigasi 100 persen, Een mengungkap diperkirakan memerlukan anggaran Rp 43,22 miliar.
Di sektor drainase, total panjang jaringan mencapai 922,090 kilometer. Target akhir 2027 sebesar 19,45 persen atau 179,346 kilometer. Anggaran tersedia pada 2026 sebesar Rp92,345 miliar, sedangkan kebutuhan total penanganan diproyeksikan mencapai Rp1,433 triliun.
Layanan air minum saat ini mencakup 539.623 sambungan rumah (SR), dengan target 88,83 persen atau 479.348 SR pada akhir 2027. Untuk mencapai layanan penuh, dibutuhkan anggaran sekitar Rp602,75 miliar.
Sementara layanan sanitasi dengan total 220.798 SR ditargetkan mencapai 78,94 persen atau 174.298 SR. Kebutuhan anggaran untuk penanganan 100 persen mencapai Rp609,089 miliar.
Total panjang jalan kabupaten mencapai 942,389 kilometer, dengan target akhir 2027 sebesar 86,720 persen atau 817,239 kilometer dalam kondisi mantap. Anggaran 2026 sebesar Rp112 miliar, sementara kebutuhan penanganan penuh diperkirakan mencapai Rp652,51 miliar.
Untuk jembatan, kondisi akhir 2025 menunjukkan 84,29 persen dalam kondisi mantap dan 15,72 persen tidak mantap. Tercatat 42 jembatan dalam kondisi kritis dan runtuh dengan kebutuhan anggaran Rp 84 miliar, serta 83 jembatan rusak berat dengan kebutuhan Rp 107,9 miliar.
“Total kebutuhan penanganan jembatan mencapai Rp 191,9 miliar,” imbuh Een.
Disis lain, Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi Baperida, Candra Yulian Pasha, menegaskan seluruh perencanaan pembangunan harus terinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan berbasis skala prioritas, bukan lagi asas pemerataan.
Menurut Candra, perekonomian inklusif dimaknai sebagai keberpihakan terhadap wilayah rentan, terisolasi, dan benar-benar membutuhkan intervensi pembangunan.
“Usulan anggaran DPUPR tahun 2027 diharapkan tidak hanya realistis secara fiskal, tetapi juga terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh,” tegasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
