PEKALONGAN, Beritajateng.id – Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal usai Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia mengatakan seluruh pelayanan publik tetap berlangsung normal seperti biasa. Mulai dari kesehatan, pendidikan, aktivitas pasar, UKM dan UMKM, hingga perizinan tetap berjalan tanpa gangguan.
“Seperti biasa kami ini secara otomatis selalu berbagi tugas, saya khususnya dengan Ibu Bupati. Bila satu berhalangan, yang lain mengerjakan. Demikian juga dengan para asisten dan kepala dinas. Kami saling back up, saling membantu, dan itu juga yang terjadi hari ini.” katanya saat diwawancarai di Kompleks Kantor Bupati Pekalongan, Rabu, 4 Maret 2026.
Terkait data sejumlah pihak yang diperiksa oleh KPK, ia menyebut pihaknya masih menunggu kejelasan proses hukum serta petunjuk dari Gubernur Jawa Tengah. Sukirman mengaku hingga kini belum mengetahui secara detail pihak-pihak yang dibawa ke Jakarta.
“Bahkan rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang kemudian dibawa ke Jakarta pun sampai sekarang kita by name-nya juga belum detail seperti apa. Jadi kami masih menunggu petunjuk Pak Gubernur, dan bagaimana proses dari KPK itu sendiri. Kita sangat menghormati dan menjunjung tinggi proses hukum.” tegasnya.
Menanggapi sejumlah kantor dinas yang disegel oleh KPK, Sukirman mengatakan saat ini sejumlah ruangan telah dialihkan untuk memastikan kinerja tidak terhambat.
“Kalau ruangan, sudah kita alihkan. Ada tiga bagian yang dialihkan. Pak Asisten sudah bekerja, langsung melakukan inisiatif. Untuk yang di gedung Bupati, ya ruang Bu Bupati dengan ruang Pak Sekda. Itu yang kita ketahui.” ucapnya.
Terkait kemungkinan pendampingan hukum maupun penunjukan pelaksana tugas (Plt) Bupati, Sukirman menegaskan belum ada keputusan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih menunggu perkembangan dan keputusan hukum lebih lanjut serta akan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi situasi tersebut.
“Yang jelas kita tunggu proses berikutnya. Nanti seperti apa, kita akan konsultasi dengan pemerintah provinsi dalam menghadapi kasus semacam ini,” pungkas Sukirman.
Sementara itu, Asisten II Sekda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, merinci tiga bagian di lingkungan Setda yang disegel KPK, yakni Prokopim, Bagian Perekonomian, dan Bagian Umum. Ketiganya disegel satu ruangan penuh.
Adapun di tingkat OPD, penyegelan terjadi pada ruang kepala dinas di DPU TARU, Dinkop UKM Naker, Perkim LH, dan Satpol PP. Sedangkan informasi penyegelan di Dishub, pihaknya mengaku baru mengetahuinya dari media.
“Untuk yang di kompleks Setda, ruangannya sudah kita alihkan ke ruang rapat. Seperti disampaikan Pak Wakil, semua tetap berjalan dengan baik,” katanya.
Anis juga menyebut hingga saat ini belum ada komunikasi lanjutan dari KPK kepada Pemkab Pekalongan. Pihaknya hanya diminta berkumpul bersama Wakil Bupati untuk berkoordinasi.
“Kami mengikuti saja prosesnya. Harapan kami setelah pemeriksaan selesai semuanya bisa kembali seperti semula, InsyaAllah tidak lama. Doakan agar semuanya selamat,” pungkas Anis.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
