BATANG, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang mengungkap penyaluran seragam sekolah bagi siswa kelas 1 SD dan VII SMP akan dilakukan melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Bupati M. Faiz Kurniawan menuturkan skema ini dipilih karena dana program bantuan tersebut tidak bisa dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah. Sehingga ia menegaskan penyalurannya akan lditerimangsung menuju rekening sekolah penerima.
“Sebenarnya saya ingin bantuan diberikan langsung kepada murid dalam bentuk uang, tetapi secara regulasi tidak memungkinkan, sehingga kami menggunakan mekanisme BOSDA,” kata Faiz saat ditemui di Kantor Pengadilan Agama Batang, Jumat, 26 Juni 2026.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak melakukan pengadaan seragam secara terpusat.
“Dana tidak dikelola langsung oleh pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan. Anggaran ditransfer ke masing-masing sekolah, kemudian sekolah yang melaksanakan proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Faiz, mekanisme tersebut dipilih karena sekolah dinilai lebih memahami kebutuhan peserta didiknya sehingga proses pengadaan dapat berlangsung lebih efektif.
“Karena sekolah lebih memahami kebutuhan peserta didiknya. Dengan begitu proses pengadaan diharapkan lebih efektif dan seragam bisa diterima siswa tepat waktu,” jelasnya.
Untuk menjamin kenyamanan siswa, Pemkab Batang juga mewajibkan setiap sekolah melakukan pengukuran tubuh secara langsung sebelum seragam dibuat.
“Dalam surat edaran sudah kami tetapkan bahwa seluruh siswa baru harus diukur terlebih dahulu. Tidak boleh menggunakan ukuran standar seperti M, L, atau XL. Saya ingin seragam benar-benar pas dipakai oleh setiap anak,” tegas Faiz.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut tidak hanya memastikan seragam sesuai ukuran, tetapi juga membuka lebih banyak peluang kerja bagi penjahit lokal.
“Karena setiap anak memiliki ukuran tubuh yang berbeda. Selain itu, dengan sistem pengukuran satu per satu, peluang kerja bagi penjahit lokal juga semakin terbuka,” tambahnya.
Selain ukuran, kualitas bahan dan jahitan juga menjadi perhatian pemerintah. Faiz mengatakan, seragam yang dibagikan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan dan diterima siswa sebelum kegiatan belajar dimulai.
“Kami menetapkan standar kualitas bahan. Atasan harus menggunakan kain katun sesuai ketentuan. Kualitas jahitan juga harus baik, dan distribusinya harus tepat waktu sehingga pada minggu pertama masuk sekolah anak-anak sudah bisa mengenakan seragam tersebut,” katanya.
Menurutnya, tujuan utama program seragam gratis adalah membantu peserta didik memperoleh seragam yang layak, sedangkan dampak ekonomi bagi UMKM menjadi nilai tambah dari kebijakan tersebut.
“Prioritas utama kami adalah memastikan seluruh anak mendapatkan seragam yang bagus, berkualitas, sesuai ukuran tubuh mereka, dan diterima tepat waktu. Adapun dampak ekonomi bagi UMKM merupakan manfaat tambahan, bukan tujuan utama program,” ujarnya.
Program seragam gratis tersebut diberikan kepada seluruh siswa baru kelas I SD dan kelas VII SMP di Kabupaten Batang, mencakup sekolah negeri, sekolah swasta, maupun madrasah.
“Harapannya, program ini dapat meringankan beban orang tua saat memasuki tahun ajaran baru dan mendukung pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Batang,” pungkas Faiz.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
