PATI, Beritajateng.id – Sejumlah peternak di wilayah Pantura, mulai dari Kabupaten Pati, Kudus, hingga Grobogan, mengaku mengalami kerugian besar akibat harga ayam yang terus turun dibawah biaya produksi sejak akhir Mei 2026.
Kondisi tersebut memaksa sebagian peternak mengurangi populasi ternak, menunda masa pemeliharaan, hingga mengosongkan kandang karena kehabisan modal.
Persaudaraan Peternak Mandiri Pantura (PPMP) menuturkan pertumbuhan industri perunggasan nasional memang terus meningkat, berbanding terbalik dengan kondisi di Pantura. Situasi ini dinilai menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam tata kelola industri perunggasan nasional.
Ketua PPMP Pantura Timur, Saripudin, mengatakan peternak rakyat kini menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai bisnis unggas.
“Kondisi ini membuat peternak rakyat berada pada posisi paling rentan di tengah rantai bisnis perunggasan. Peternak bukan tidak mampu berproduksi, tetapi menghadapi sistem usaha yang belum memberikan keseimbangan,” ujarnya, Jumat, 3 Juli 2026.
Menurutnya, harga ayam hidup saat ini berada jauh dibawah Harga Pokok Produksi (HPP), sehingga setiap kilogram ayam yang dijual menimbulkan kerugian sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000. Akibatnya, modal usaha peternak terus terkuras hanya untuk menutup biaya operasional.
Saripudin menjelaskan, tingginya biaya pakan, Day Old Chick (DOC), obat-obatan, vitamin, listrik, dan tenaga kerja tidak diimbangi dengan harga jual ayam di tingkat peternak. Kondisi itu menyebabkan arus kas peternak terganggu dan mengancam keberlangsungan usaha.
“Banyak peternak mulai mengurangi populasi, menunda chick in, bahkan mengosongkan kandang karena sudah tidak sanggup menanggung kerugian,” katanya.
PPMP juga menyoroti dugaan kelebihan pasokan DOC Final Stock (FS) yang dinilai menjadi salah satu penyebab melimpahnya produksi ayam hidup di pasaran.
“Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan membuat harga ayam terus tertekan dalam waktu yang cukup lama,” ungkapnya.
Ironisnya, di tengah kesulitan yang dialami peternak rakyat, menurutnya sejumlah perusahaan perunggasan besar justru mencatatkan kinerja keuangan yang positif.
Hal itu dinilai sebagai indikator adanya ketimpangan dalam struktur industri yang perlu segera dibenahi pemerintah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, PPMP mengusulkan pengendalian produksi DOC secara lebih terukur, pemberian subsidi parsial harga DOC ketika peternak mengalami kerugian ekstrem, serta penguatan pola kemitraan yang lebih adil antara perusahaan penyedia sarana produksi dengan peternak rakyat.
Selain itu, pemerintah diminta meningkatkan pengawasan terhadap distribusi DOC dan produk unggas.
Saripudin menegaskan peternak rakyat merupakan tulang punggung penyedia protein hewani nasional. Jika kondisi ini terus berulang tanpa pembenahan tata kelola industri, regenerasi peternak diprediksi akan terhenti karena generasi muda tidak lagi tertarik melanjutkan usaha keluarganya.
“Keberhasilan industri tidak cukup diukur dari keuntungan perusahaan besar, tetapi juga dari kemampuan peternak rakyat bertahan dan memperoleh penghasilan yang layak. Tanpa peternak yang kuat, ketahanan pangan nasional akan sulit diwujudkan,” tegasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
