GROBOGAN, Beritajateng.id – Bupati Setyo Hari mendorong agar peralihan transaksi pemerintahan dari konvensional ke digital dipercepat. Menurutnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan publik.
Selain karena tuntutan zaman yang semakin mengedepankan teknologi, peralihan ke transaksi digital dinilai lebih cepat, transparan, aman, dan akuntabel. Hal ini ia sampaikan saat membuka HLM Akselerasi Implementasi ETPD Grobogan di Hotel 21 Purwodadi, Senin, 21 September 2026.
Setyo Hadi menegaskan, perkembangan teknologi telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi dan mengakses layanan. Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh tertinggal dalam melakukan transformasi serupa.
“Poin utama yang kita rapatkan pagi hari ini adalah bagaimana transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan bisa semakin mudah, cepat, transparan, aman, dan tentu saja akuntabel,” tegas Setyo Hadi.
Menurutnya, masyarakat saat ini sudah terbiasa menggunakan pembayaran digital maupun berbagai layanan secara elektronik. Kondisi tersebut harus diikuti oleh pemerintah dengan membangun sistem transaksi dan pelayanan yang lebih modern.
“Jangan sampai masyarakat sudah digital, tetapi pemerintah masih manual,” ujarnya.
Bupati juga menjadikan capaian Grobogan yang berada di peringkat 34 pada tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Ia meminta seluruh jajaran tidak terjebak pada saling menyalahkan, tetapi menjadikan capaian tersebut sebagai pemicu untuk memperbaiki implementasi ETPD.
“Tidak perlu saling menyalahkan. Yang penting kita punya semangat yang sama untuk membangun tata kelola pemerintahan Kabupaten yang semakin baik,” katanya.
Setyo Hadi secara khusus mengingatkan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar penerapan ETPD tidak berhenti sebatas dokumen atau formalitas di atas kertas.
“Saya minta kepada seluruh kepala OPD dan jajaran terkait, jangan sampai ETPD ini hanya berjalan di atas kertas. Pelaksanaannya harus benar-benar dilakukan dan menjadi bagian dari kebiasaan kerja sehari-hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Tak hanya pemerintah, masyarakat juga diminta ikut menyesuaikan agar terbiasa melakukan transaksi secara non-tunai. Menurut Setyo Hadi, digitalisasi bukan hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat.
Ia mengakui dalam proses tersebut masih terdapat kendala dan keterbatasan. Bahkan, sebagian pegawai masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan sistem. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan.
“Jangan menunggu semuanya sempurna, baru kita bergerak. Tetapi justru kita harus bergerak dulu, sambil kita evaluasi, perbaiki dan tingkatkan secara bertahap,” ujarnya.
Ia meminta hasil rapat tidak berhenti pada pembahasan, melainkan menghasilkan langkah konkret. Setiap pihak harus memiliki target dan pembagian tugas yang jelas sehingga implementasi ETPD dapat benar-benar berjalan.
“Saya berharap setelah rapat ini ada langkah dan target yang jelas, ada pembagian tugas yang jelas, dan ada tindak lanjut yang benar-benar dilaksanakan,” kata Setyo Hadi.
Jurnalis: Ahmad Abror
Editor: Utia Lil
