SALATIGA, Beritajateng.id – Ratusan baliho Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dan alat peraga sosialisasi politik di kota Salatiga dicopot paksa. Baliho tersebut terindikasi melanggar regulasi yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga.
Kepala DLH Kota Salatiga Sulistyaningsih mengatakan, baliho yang dicopot paksa dipasang di pohon turus jalan. Sebagian ada yang dipasang menggunakan paku.
“Kami terpaksa mencopot baliho itu, karena paku yang menancap di batang pohon bisa menyebabkan pohon rusak bahkan mati. Terlebih, sekarang belum memasuki masa kampanye,” katanya, Kamis, 4 Juli 2024.
Dia menjelaskan, pohon yang ditanam di pinggir jalan berfungsi untuk memproduksi oksigen dan mereduksi polusi udara. Untuk itu, kelestarian dan kesehatan pohon tersebut harus dijaga.
Sulistyaningsih menyayangkan tim bakal calon yang memasang baliho dan alat peraga sosialisasi secara sembarangan, baik di pohon maupun tiang listrik.
“Karena itu, semua baliho dan alat peraga sosialisasi bakal calon wali kota yang pemasangannya melanggar aturan akan kami tertibkan,” ujarnya.
Menurutnya, dalam pencopotan yang dilakukan beberapa waktu lalu, DLH Salatiga berhasil menyita sekitar 300 baliho yang dipasang tidak sesuai tempatnya.
Ia berharap bakal calon wali kota bisa lebih mematuhi aturan Perda Nomor 22 Tahun 2018 terkait pemasangan reklame.
“Dalam Perda itu diatur pemasangan reklame tidak boleh dipasang di pohon, LPJU (lampu penerangan jalan umum). Baliho yang melanggar akan kami copot paksa,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Salatiga Djayusman Djunus mengatakan, sesuai ketentuan yang Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga, ada tempat yang diperbolehkan dan tidak dibolehkan untuk memasang baliho dan alat peraga sosialisasi Bakal Calon (Balon) Wali Kota. Bawaslu mengimbau, tim pemenangan untuk memasang alat peraga sosialisasi di tempat yang diizinkan.
“Kami hanya bisa mengimbau untuk memasangnya di tempat yang sudah ditentukan oleh Perwali (Peraturan Wali Kota). Terkait boleh tidaknya (pemasangan alat peraga sosialisasi di pohon) belum menjadi kewenangan kami karena mereka belum menjadi bakal calon maupun calon wali kota karena tahapan itu belum berlangsung,” katanya saat dihubungi Beritajateng.id, Kamis, 4 Juli 2024.
Adapun terkait pemasangan alat peraga sosialisasi dipasang di pohon, Djayusman menilai, hal itu lebih kepada kesadaran terhadap kecintaan terhadap lingkungan.
“Kalau sudah memasuki masa kampanye, kita akan melakukan penertiban bekerja sama dengan Satpol PP dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) untuk menertibkannya,” tegasnya.
Komisioner Bawaslu Kota Salatiga Lukman Fahmi menambahkan, meski penertiban baliho yang dipasang di pohon menjadi ranah Pemkot Salatiga, Bawaslu berharap agar vendor atau relawan yang akan memasang alat peraga sosialisasi mematuhi regulasi dan aturan lain yang dibuat pemerintah daerah.
“Untuk alat peraga sosialisasi bakal calon yang sudah terpasang di pohon dengan cara dipaku, kami imbau vendor atau relawan segera menertibkan secara mandiri,” ujarnya.
Dia menjelaskan, sebenarnya larangan pemasangan alat peraga sosialisasi tidak hanya di pohon. Alat peraga sosialisasi juga dilarang dipasang di tiang listrik, tiang lampu penerangan jalan, juga tiang rambu-rambu lalu lintas.
“Kami berharap pihak terkait bisa mentaati ketentuan tersebut. Ke depan kami akan melayangkan imbauan kepada peserta Pilwalkot (pemilihan wali kota dan wakil wali kota) Salatiga 2024 terkait pemasangan alat peraga sosialisasi,” pungkasnya. (Lingkar Network | Angga Rosa – Beritajateng.id)
