PATI, Beritajateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyoroti masalah tenaga harian lepas (THL) yang ada dalam jajaran kepegawaian pemerintah daerah. Khususnya
Anggota Komisi A DPRD Pati, Muslihan, memnta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar menyetop menerima THL atau wiyata bhakti. Hal ini mengingat DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati masih berupaya menyelesaikan masalah THL yang sudah mengabdi selama puluhan tahun.
Muslihan khawatir jika upaya tersebut tetap dibarengi dengan penerimaan THL maka upaya pengentasan THL tak kunjung selesai, bahkan menumpuk.
Beberapa hal yang menjadi sorotan Muslihan adalah masih adanya sekolah-sekolah yang menerima guru muatan lokal, penjaga sekolah, tata usaha, hingga penjaga perpustakaan. Menurutnya, beberapa tenaga tersebut tidak terlalu diperlukan di sekolah khususnya tingkat dasar.
“Sekolah tidak boleh menerima wiyata bhakti yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Misal sekolah dasar menerima guru mulok, tenaga perpus, dan lain sebagainya,” jelas Muslihan.
Komisi A dan Komisi D DPRD Pati selaku mitra kerja BKPSDM dan Disdukbud berkomitmen mngawal pengentasan THL. Sebab jika dibiarkan aka nada banyak sekolah membandel dengan tetap membuka keran THL.
“Kami dari Komisi A khususnya dan Komisi D yang membidangi kepegawaian dan pendidikan tentu akan melakukan pengawasan,” ucap legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Beritajateng.id)
