PEKALONGAN, Beritajateng.id – Puluhan sopir truk di Pekalongan mengaku tidak menolak penuh terhadap Undang-Undang Over Dimension and Over Loading (ODOL). Namun, mereka meminta Pemerintah Pusat memberikan solusi atas aturan itu.
Hal itu diungkap Koordinator Aksi Komunitas Sopir Truk Pekalongan, Damiri, saat menggelar aksi mogok kerja di kawasan Industri Batik Centre (IBC) Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, pada Kamis, 19 Juni 2025.
“Kami tidak menolak aturan, tapi jangan langsung diberlakukan tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan. Kami butuh solusi, bukan hanya aturan,” ujarnya.
Menurut Damiri, penerapan penuh Undang-Undang ODOL dinilai memberatkan dan berdampak langsung pada pendapatan mereka.
Kendaraan milik sopir, kata dia, tidak bisa lagi beroperasi karena tidak sesuai standar ODOL. Sementara tuntutan untuk melakukan modifikasi pada truk dan pengurangan muatan sangat memberatkan secara ekonomi.
“Banyak dari kami tidak bisa narik karena truk dianggap tidak sesuai standar ODOL. Padahal itu satu-satunya sumber penghasilan kami,” tegas Damiri.
Ia menyebut, hingga saat ini belum ada solusi nyata dari pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan. Para sopir berharap pemerintah melakukan evaluasi dan memberikan kebijakan transisi yang adil agar roda ekonomi para pekerja transportasi tidak terhenti.
Para sopir berharap aspirasi itu bisa segera ditindaklanjuti agar mereka dapat kembali bekerja tanpa dihantui ketakutan akan sanksi aturan ODOL.
Tuntut ODOL Dikaji Ulang, Ratusan Sopir Truk Blokade JLS Pati
Puluhan Sopir Truk di Salatiga Tuntut 5 Hal di Aksi Tolak ODOL
Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan ketat dari aparat Polsek Wiradesa. Kapolsek Wiradesa, Iptu Maman, menyatakan pihaknya siap menjaga situasi tetap kondusif dan menampung aspirasi para pengemudi.
“Kami kawal aksi ini agar berjalan damai. Aspirasi para sopir akan kami teruskan kepada pihak terkait,” ujar Iptu Maman.
Jurnalis: *Fahri Akbar
Editor: Utia Lil