PATI, Beritajateng.id – Tenaga Harian Lepas (THL) teknis yang ada di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mempertanyakan pernyataan dari Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, dan Kepegawaian (PPIK) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati Fendi Eko, soal tidak dibukanya seleksi ujian penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK) karena ijazah yang tidak sesuai.
Salah satunya datang dari THL Teknis berinisial WD yang berkerja di lingkup OPD Pemkab Pati. Ia menyebut, dirinya seakan dipermainkan oleh Pemkab. Pasalnya, saat dirinya dulu diangkat jadi THL OPD, ia dijanjikan akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun sayang, janji hanyalah janji yang belum diwujudkan oleh Pemkab hingga kini.
Di samping itu, pada saat proses rekrutmen dahulu, ijazah pendidikan yang ia miliki tidak dipermasalahkan. Hal inilah yang menimbulkan tanda tanya besar olehnya bersama THL OPD yang lain soal statement dari Kabid PPIK BKPP Pati yang menyebut banyak ijazah THL teknis yang tak sesuai kualifikasi sehingga jadi pertimbangan untuk tidak membuka rekrutmen PPPK Pati formasi THL teknis.
“Kenapa tidak dari dulu saat perekrutan THL tidak disampaikan? Kalau sekarang ijazahnya harus sesuai, itu tidak adil. Dulu memang ijazah tidak dipersyaratkan, tapi kenapa saat ini ijazah dipermasalahkan. Padahal janjinya dulu akan diangkat,” keluh WD kepada wartawan Lingkar pada Senin (2/10).
Di samping merasa dianaktirikan, WD juga merasa cemburu dengan teman-teman THL guru dan tenaga kesehatan yang seakan dianakemaskan oleh BKPP, sehingga diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK Pati selama 2 tahun terakhir ini.
Ia merasa sudah saatnya THL Teknis mendapat perhatian lebih dari Pemkab Pati. Ditambah gaji yang ia terima saat ini masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Pati alias di bawah Rp 2 juta. Upah ini, lanjut WD, sangat memantik kecemburuan dari para THL Teknis jika dibandingkan dengan PPPK yang gajinya cukup besar.
Di samping itu, beban kerja yang diberikan oleh dinas kepada THL Teknis cukup besar.
“Kita cemburu kenapa yang direkrut hanya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Jadi kita minta agar kami dipikirkan, termasuk diikutkan dalam seleksi PPPK. Gaji kami saja tidak sesuai, di bawah UMR. Padahal kita kerja sehari-hari, absen pakai finger print juga. Ini malah lebih bagus kuli bangunan yang per hari bisa Rp 100 ribu,” tegas WD.
Kendati demikian, saat ini ia bersama THL Teknis yang lain sudah membentuk Forum Komunikasi sebagai jembatan dan wadah untuk menyampaikan keluh kesah. Dengan harapan, nantinya para THL Teknis dapat diberikan kesempatan, setidaknya untuk ikut seleksi PPPK.
“Tapi kita sudah bersatu dengan membentuk forum, jadi kita akan bersama-sama berjuang. Kalau kita turun jalan juga tidak masalah agar dapat perhatian,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (PPIK) BKPP Pati, Fendi Eko, blak-blakan mengatakan bahwa BKPP tidak membuka formasi tenaga teknis karena masih banyak THL di lingkungan OPD yang ijazahnya tidak memenuhi kualifikasi.
“Karena masih ada yang tidak sesuai dengan ijazahnya. Jadi kita hanya buka tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, karena pelamarnya sesuai dengan ijazah,” ungkapnya saat ditemui wartawan Lingkar pada Rabu (27/9).
Fendi menyebut, banyak THL yang ijazahnya tidak sesuai dikarenakan dalam perekrutannya tidak transparan. Bahkan, di beberapa OPD terdapat THL dengan ijazah SMA. Kondisi inilah, lanjut Fendi, yang membuat pihak BKPP hanya membuka PPPK untuk guru dan nakes.
“Ini yang diperlukan kajian lagi, agar mereka nantinya bisa mengikuti,” katanya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Koran Lingkar)
