GROBOGAN, Beritajateng.id – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Grobogan Padma Saputra membantah isu adanya tarikan atau iuran kepada peserta orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Ia menegaskan tidak ada penarikan iuran apapun selama orientasi PPPK tahun 2024 yang diikuti 2.800 peserta secara zoom itu.
“Dalam pelaksanaan (orientasi PPPK, red) zoom selama tiga hari per angkatan, selanjutnya kita buat titik lokasi per korwilcam,” kata Padma di Grobogan, Jawa Tengah, Rabu, 13 November 2024.
Padma menjelaskan bahwa iuran hanya dilakukan untuk pembelian makan dan minum peserta orientasi. Sebab, pihaknya tidak menganggarkan dana untuk menyediakan makanan dan minuman.
“Itu pun bila ada iuran merupakan kesepakatan dia sendiri (per angkatan), mungkin untuk makan minum. Kita hanya menyediakan titik lokasi dan link zoom,” tegasnya.
Ia menjelaskan titik lokasi itu bertujuan untuk mempermudah pemantauan.
“Kalau ada yang tidak ikut nantinya kita laporkan ke Lembaga Administrasi Negara (LAN). Program dari pusat juga yang mewajibkan PPPK harus mengikuti orientasi. Narasumber kami yang bayar. Titik lokasi itu memudahkan pemantauan,” jelasnya.
Bila ada pihak yang memaksa untuk iuran dalam orientasi PPPK, maka ia menegaskan bahwa Inspektorat akan memberikan sanksi.
Lebih lanjut, ia menduga iuran yang ada itu digunakan untuk pribadi atau angkatan tersebut.
Sementara mengenai uang tunjangan yang tidak diberikan pada awal tahun 2024, Padma menyebut hal itu karena SK tunjangan belum diserahkan.
“Ini mispersepsi, karena SK diberikan pada bulan Februari kemarin. Untuk tunjangan kita berikan bertahap dan gaji kita serahkan penuh. Kita berlaku secara regulasi,” imbuhnya.
Sebagai informasi, mencuatnya isu tersebut dilatarbelakangi adanya curhatan warganet di akun Presiden RI yang menulis mengenai pungli dalam orientasi PPPK di Kabupaten Grobogan.
“Assalamualaikum izin lapor Bapak saya pendukung Anda dan salah satu rakyat melaporkan pejabat serakah rakus rampok di Kabupaten Grobogan.”
“Uang tunjangan para P3K/PPPK fungsional yang diterima awal tahun 2024 uang tunjangan tidak diberikan. Lalu masa orientasi P3K/PPPK mereka menarik uang Rp 150 ribu bagi orientasi di dinasnya dan Rp 350 ribu bagi orientasi di luar dinasnya x 2.800-an orang.”
“Seharusnya kegiatan orientasi ini diselenggarakan oleh BKD/Kepegawaian berarti ada anggaran dari pusat. Lalu BPJS tiga bulan awal kerja disuruh bayar sendiri padahal tanggal SK perjanjian sudah turun.”
“Mereka semua takut speak up. Terima kasih saya hanya sebagai penyambung lidah.” ujar dody.ads di kolom komentar tersebut.
Pemilik akun Dody.ads mengaku mendapatkan keluhan dari teman ngopi, beberapa hari lalu. (Lingkar Network | Eko Wicaksono – Beritajateng.id)
