SEMARANG, Beritajateng.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Semarang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 20 Oktober 2025.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap satu tahun kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai gagal mensejahterakan rakyat dan justru memperparah ketimpangan sosial di berbagai sektor.
Dalam orasinya, para mahasiswa menilai pemerintahan saat ini menunjukkan gejala otoritarianisme dan ketidakpekaan terhadap penderitaan masyarakat. Mereka menuntut adanya reformasi hukum, agraria, serta reformasi kepolisian, yang dinilai belum berjalan secara adil.
Koordinator aksi, Fakhrian Fawwazki mengatakan, satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran tidak membawa perubahan berarti bagi rakyat kecil sehingga harus dievaluasi.
“Kami menuntut bahwasanya hari ini, Senin 20 Oktober, tepat satu tahun rezim Prabowo-Gibran berkuasa. Banyak tuntutan masyarakat yang belum terpenuhi. Hukum belum berpihak pada rakyat, hak-hak buruh diabaikan, dan agraria masih dikuasai segelintir pihak,” ujar Fahrian.
Fahrian juga menyoroti kondisi di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, yang menurutnya masih banyak permasalahan mendasar seperti Upah Minimum Provinsi (UMP) yang rendah, jalan berlubang di kawasan pantura, serta banjir rob yang tak kunjung terselesaikan.
“Kami melihat UMP Jateng masih terendah. Jalan pantura berlubang, truk besar dibiarkan lalu-lalang, dan banjir rob masih jadi ancaman. Pemerintah provinsi seolah menutup mata,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menampilkan simbol-simbol kritis, seperti kura-kura dan batu nisan, sebagai bentuk sindiran terhadap pemerintah.
“Kura-kura itu simbol bahwa pemerintah lamban dan takut menghadapi rakyat. Sementara batu nisan menggambarkan matinya demokrasi di Indonesia. Di sana tertulis nama Prabowo dan Gibran, melambangkan bahwa nurani mereka telah mati,” jelas Fahrian.
Selain menyoroti persoalan di daerah, para mahasiswa juga mengkritisi program nasional seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Program prioritas seperti makanan bergizi gratis justru menimbulkan masalah baru. Anak-anak masih keracunan makanan, sementara sektor pendidikan dan kesehatan justru diabaikan,” tegas Fahrian.
Para peserta aksi juga menyinggung soal ketakutan mahasiswa pasca beberapa aksi sebelumnya yang berujung ricuh. Mereka menilai aparat kepolisian cenderung represif terhadap gerakan mahasiswa.
“Benar, banyak mahasiswa kini takut bergerak. Tapi kami ingin tunjukkan bahwa aksi hari ini damai dan kreatif, bukan sekadar orasi. Ada panggung rakyat agar suara masyarakat bisa didengar langsung,” ungkap Fahrian.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
