GROBOGAN, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan meluncurkan program percepatan pembangunan sanitasi (PPPS) 2025. Program ini bertujuan mempercepat akses sanitasi layak bagi seluruh masyarakat Grobogan.
Sekretaris Pokja PKP Grobogan Darlan mengatakan, PPPS 2025 digambarkan sebagai bagian dari strategi besar daerah dalam memenuhi target akses sanitasi layak sebesar 95 persen hingga akhir periode 2026.
“Melalui Program PPPS 2025, kami menargetkan capaian akses sanitasi layak di Kabupaten Grobogan bisa mencapai 95 persen. Saat ini capaian kita baru sekitar 83,7 persen, artinya masih ada pekerjaan besar yang harus dituntaskan, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki akses sanitasi aman,” ujarnya, Kamis, 31 Juli 2025.
Dalam hal ini, Pemkab Grobogan bekerja sama dengan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah. Sinergi ini menjadi tulang punggung pendekatan pentahelix yang melibatkan lima unsur utama yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Pendekatan pentahelix menjadi kunci. Melibatkan semua pihak, mulai dari desa, perguruan tinggi, hingga sektor swasta, agar sanitasi tidak hanya dibangun, tetapi juga dijaga dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” imbuh Darlan.
Menurut Darlan, kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya Indonesia memenuhi Suistainable Development Goals (SDGs), khususnya target 6.2 tentang akses sanitasi dan kebersihan yang aman dan merata pada 2030.
Ia menegaskan, sanitasi bukan hanya urusan teknis, tetapi menjadi bagian penting dari arah kebijakan daerah. Dalam RPJMD Grobogan 2021–2026, pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi merupakan prioritas utama untuk mendukung kesehatan masyarakat.
“Pembangunan sanitasi kita dorong agar menyatu dengan perencanaan kawasan. Tidak bisa hanya membangun jamban atau IPAL (instalasi pengolahan air limbah), tapi harus terintegrasi dengan pengelolaan tata ruang, kesehatan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Darlan.
Saat ini beberapa kecamatan prioritas seperti Gubug, Wirosari, dan Godong menjadi lokasi percepatan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat.
Berdasarkan data terakhir, baru sekitar 83,7 persen rumah tangga di Grobogan yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. Artinya, masih terdapat lebih dari 16 persen warga yang belum terlayani secara optimal baik karena keterbatasan fasilitas, kesadaran, maupun kondisi geografis yang menantang.
Melalui PPPS 2025, pemerintah berharap tidak hanya mengejar angka target, tetapi membentuk kesadaran kolektif bahwa sanitasi adalah hak dasar setiap warga.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Utia Lil
