PATI, Beritajateng.id – Puluhan guru honorer di Kabupaten Pati yang tergabung dalam forum Guru Tidak Tetap (GTT) mendatangi kantor DPRD Pati pada Jumat, 26 Januari 2024. Kedatangan mereka ini menuntut agar GTT bisa diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diangkat menjadi guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Ketua forum GTT Pati Rohmat menyampaikan, pihaknya merasa kecewa lantaran guru yang sudah lolos passing grade dalam ujian PPPK tahun 2023 lalu tidak bisa lolos dalam PPPK. Padahal menurutnya, secara penilaian mereka yang lolos passing grade seharusnya bisa diangkat menjadi PPPK.
“Ini realnya kita sudah tes dan lolos, tapi ambigu karena belum ada penempatan. Kami minta kawalan DPRD agar aturannya bisa seperti tahun kemarin bisa segera ditempatkan,” keluhnya.
Menanggapi keluhan itu, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Pati Saiful Ikmal mengatakan, tidak bisanya guru honorer diangkat menjadi PPPK meskipun lolos passing grade karena membludaknya guru honorer yang melamar pada formasi yang sama.
Tercatat dari ribuan pelamar, kebutuhan PPPK untuk guru pada tahun 2023 kemarin hanya sebanyak 500 formasi.
“Terkait passing grade tahun kemarin, kami sampaikan untuk formasi guru kan ada 500. Karena satu formasi ada pelamar 4 dan semua lolos passing grade, maka yang diambil juga satu,” imbuh Ikmal.
Ia menambahkan, antara formasi khusus (guru) dan formasi umum (nakes) berbeda teknis penerimaannya. Dikatakan, dalam penerimaan formasi umum hanya berdasarkan pada nilai passing grade. Sedangkan nilai dalam formasi khusus tidak masuk dalam prioritas utama.
“Kalau pelamar umum ada passing grade. Kalau guru tidak ada karena formasi khusus,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin yang memimpin audiensi berharap apa yang menjadi keluhan dari teman-teman GTT bisa segera diselesaikan. Bahkan, sebagai bentuk keseriusannya sebagai wakil rakyat dalam mengakomodir keluhan masyarakat, Ali akan bersurat ke Pj Bupati untuk bisa menyelesaikan masalah GTT.
“Jadi harapannya masalah ini bisa selesai. Nanti saya atas nama Ketua DPRD akan mengirim surat ke pak PJ dan pak Sekda,” tandasnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Beritajateng.id)
