PATI, Beritajateng.id – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sering kali menjadi polemik dalam masyarakat. Pasalnya, data yang menjadi tolak ukur dalam pemberian Bantuan Sosial (Bansos) ini jarang diperbarui, sehingga penerima tidak tepat sasaran.
Oleh karena itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dari Komisi D, Muntamah ingin adanya verifikasi DTKS yang berada di bawah naungan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pati.
“Sebetulnya program pemerintah itu bagus, ada DTKS. Dinas juga punya hak untuk verifikasi dan rekomendasi dari bupati. Inilah yang kemudian diusulkan ke kementerian,” kata Muntamah, belum lama ini.
Tak hanya itu, Muntamah juga menyoroti peran Pemerintah Desa (Pemdes) selaku pihak yang mengetahui kondisi warganya baik dari segi ekonomi maupun sosial. Perangkat desa pun diminta untuk tidak pilih kasih dalam penentuan penerima Bansos.
Baca Juga
DPRD Pati Minta Pemdes Verifikasi dan Validasi Penerima Bansos
Dirinya juga menyarankan supaya ada keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat dalam rangka mengawal bansos agar tepat sasaran. Dengan adanya peran serta dari masyarakat desa, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini yakin akan ada DTKS yang riil sebagai pedoman dalam penyaluran bansos.
“Ini menjadi masalah juga, karena kadang-kadang kepala desa hanya meng-input lewat operator desa. Kalau kepala desa menambah terus tidak pernah mengurangi maka kuota tidak mencukupi. Jadi yang diusulkan betul-betul yang tidak mampu,” imbuhnya.
Menurutnya, data yang digunakan oleh pemerintah saat ini sudah saatnya untuk diverifikasi ulang. Jangan sampai data tahun 2011 digunakan pada tahun 2022. Hal inilah yang terkadang membuat kegaduhan di dalam masyarakat yang sudah semestinya harus diperhatikan oleh kepala desa bersama jajarannya.
“Kalau itu DTKS ya harus awal, kalau hanya melanjutkan ya sulit. Meski itu sangat sulit dilakukan. Harapan kami meskipun itu sulit, ya harus ada kebijakan bersama,” tutupnya. (Lingkar Media Network | Beritajateng.id)