REMBANG, Beritajateng.id – Bupati Rembang Harno meminta agar data penerima bantuan sosial (bansos) diperbarui dan divalidasi. Hal ini karena ia mengaku masih sering menerima laporan mengenai penerima bansos tidak tepat sasaran.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektor di Ruang Rapat Bupati pada Selasa, 5 Agustus 2025. Pertemuan ini membahas sinkronisasi data penerima BPJS dan bansos lainnya melalui sistem DTSEN, demi meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran program bantuan.
Rapat ini juga diikuti Dinas Sosial (Dinsos), Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), para camat, serta kepala desa.
Bupati Harno menekankan pentingnya validasi data penerima bansos agar tidak ada lagi ketimpangan dalam penyaluran.
“Yang jelas rapat tadi dengan Dinsos, BPS, BPJS, Dinpermades, Camat, Kepala Desa, yang intinya adalah untuk memvalidkan data penerima bantuan-bantuan apa saja. Karena informasi selama ini, masih sering saya dengar itu kadang untuk bantuan itu, ada yang seharusnya berhak menerima tapi tidak tercatat, ada yang seharusnya tidak menerima, kadang datanya masih ada,” jelasnya.
Melalui rapat tersebut, pihaknya mengambil langkah strategis dengan meminta setiap desa untuk segera memperbarui data penerima bantuan. Data tersebut nantinya akan disinkronkan dengan sistem DTSEN, BPS, dan Dinsos untuk membentuk basis data tunggal yang terintegrasi.
“Ini tadi baru dibuatkan surat diberikan kepada desa-desa semuanya agar memperbarui data-data mana yang harus masuk atau yang sudah lolos agar divalidkan, karena yang paling paham adalah di tingkat RT, RW, desa,” lanjut Bupati Harno.
Ia berharap, proses sinkronisasi dan perbaikan data bisa tuntas tahun ini. Meski menghapus data yang tidak valid lebih mudah, memasukkan data baru dinilai butuh upaya lebih karena seringkali tidak bisa langsung muncul dalam sistem pusat.
“Apabila nanti dicoba sekali, dua kali data terbaru sudah masuk, kok hasilnya masih belum berubah, maka solusinya mungkin saya sendiri akan komunikasi langsung dengan kementeriannya,” tegasnya.
Terkait pelayanan BPJS, Bupati Harno menyampaikan bahwa seluruh kepala puskesmas dan rumah sakit telah diajak berunding untuk memastikan pelayanan tetap optimal.
“Kewajiban kita adalah di pelayanan, karena pelayanan adalah sangat utama,” pungkasnya.
Jurnalis: Muhammad Faalih
Editor: Utia Lil
