SEMARANG, Beritajateng.id – Gubernur Ahmad Luthfi menyebut angka kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan. Hal ini berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng per Maret 2025.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen, atau mengalami penurunan 0,10 persen poin dibanding September 2024 yang mencapai 9,58 persen.
Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang. Jumlah itu mengalami penurunan sebanyak 29,65 ribu orang dibanding September 2024.
Luthfi menyebut, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil kerja tim. Mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, seluruh dinas, serta stakeholder yang melakukan intervensi secara menyeluruh pada berbagai bidang.
“Saya ucapkan terima kasih. BPS mengeluarkan data bahwa kemiskinan di Jawa Tengah turun, dari 9,58% menjadi 9,48%. Kita tidak menjadi provinsi termiskin dan ini merupakan keberhasilan bersama,” ujar Gubernur Luthfi, Sabtu, 26 Juli 2025.
Meski sudah mengalami penurunan, Luthfi menegaskan kepada seluruh tim untuk tak langsung berpuas diri. Ia mengimbau agar super team yang dibentuk harus bisa mempertahankan tren positif tersebut.
Luthfi menjelaskan, parameter kemiskinan dan kemiskinan ekstrem telah ditentukan. Intervensi dalam sektor-sektor tersebut akan terus dilakukan misalnya sektor pendidikan.
Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, kata dia, harus diintervensi termasuk mereka yang putus sekolah harus kembali disekolahkan.
“Infrastruktur sekolah kita perbaiki. Kalau kewajiban provinsi maka SMA/SMK harus kita bangun/perbaiki,” jelasnya.
Terkait rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah yang mencapai hampir 1.012.113 unit, Luthfi mengatakan pihaknya telah menganggarkan perbaikan 17.000 unit RTLH pada 2025.
Selain itu, terdapat bantuan RTLH dari masing-masing pemerintah kabupaten/ kota, CSR Perusahaan, Baznas, serta BUMD dan BUMN.
Parameter lainnya yakni terkait kebutuhan pokok masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Luthfi mengatakan, intervensi dilakukan dengan menggandeng instansi terkait seperti Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan.
Sementara di sektor kesehatan, program speling juga terus digenjot guna mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengatakan, penurunan ini belum cukup sehingga masih butuh penguatan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, capaian tersebut harus terus ditingkatkan. Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem data sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
“Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial, yang menyebut ada perubahan dari DTKS menjadi DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita kawal,” jelas Taj Yasin, yang juga menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Utia Lil
