KAB.SEMARANG, Beritajateng.id – Bupati Ngesti Nugraha menanggapi isu di Kabupaten Semarang yang mengalami krisis tenaga pendidik.
Ia mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menangani masalah krisis tenaga pendidik itu.
Bupati Ngesti mengungkap, saat ini pihaknya fokus pada masalah tenaga non ASN yang tidak bisa masuk ke PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.
“Hal ini khususnya membahas terkait solusi tenaga non ASN yang tidak bisa masuk ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan juga yang tidak bisa masuk ke PPPK paruh waktu, khususnya yang ada di Disdikbudpora Kabupaten Semarang,” ungkapnya.
Ia menuturkan saat ini tenaga non ASN di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang jumlahnya mencapai 682 orang.
Menurutnya ratusan non ASN tersebut bisa menjadi salah satu solusi dalam menangani krisis tenaga pendidik di Kabupaten Semarang.
“Ratusan tenaga Non-ASN di Disdikbudpora Kabupaten Semarang ini bisa menjadi solusi untuk menyikapi terjadinya krisis tenaga pendidik saat ini, yang disebabkan karena banyaknya guru dan tenaga pendidik yang purna tugas atau pensiun,” kata dia.
Penyelesaian tenaga non ASN agar menjadi PPPK ini, kata dia, menjadi fokus Pemkab Semarang lantaran agar mereka bisa mendapatkan gaji yang layak.
“Pemda Kabupaten Semarang tidak ingin mereka yang sudah mengabdi kepada pemerintah daerah, dalam hal memajukan pendidikan, ditambah lagi insentifnya belum sampai di angka nominal Upah Minimum Kabupaten Semarang ini harus diberhentikan di tahun 2025, tentu kami prihatin sekali dengan hal ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, Joko Sriyono mengungkap, terdapat banyak tenaga pendidik yang mengajar hampir 35 jam dalam sepekan.
Padahal didalam aturan, kata dia, maksimal jam mengajar dalam satu minggu setidaknya 25 sampai 30 jam saja.
“Karena kondisi seperti itu, jelas beban guru sangat berat saat ini. Contohnya sudah banyak, dari beberapa hasil monitoring kita kemarin di beberapa sekolahan yang ada di Kabupaten Semarang,” kata Joko, Minggu, 21 September 2025.
Menurutnya, krisis tenaga pendidik disebabkan oleh banyak guru yang pensiun.
“Misal ada yang pensiun satu di sekolah tersebut, akhirnya harus memaksa seorang kepala sekolah merangkap menjadi tenaga pengajar di kelas, padahal tahun berikutnya ada yang pensiun lagi,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Semarang bisa segera mencari solusi atas permasalahan tersebut.
“Maka dengan demikian, kami berharap Bupati Semarang bisa memberikan dan mencari terobosan untuk mengatasi permasalahan ini,” tegasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
